BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada 2026.
Di tengah capaian tersebut, data kemantapan jalan tahun 2025 mengungkap fakta penting: ketimpangan terbesar justru terjadi pada jalan kabupaten/kota yang berada di luar kewenangan provinsi.
Berdasarkan data resmi, tingkat kemantapan jalan di Lampung terbagi menjadi tiga kategori. Jalan nasional mencatat angka tertinggi sebesar 92,32 persen, diikuti jalan provinsi sebesar 79,79 persen. Sementara itu, jalan kabupaten/kota tertinggal jauh dengan tingkat kemantapan hanya 48,30 persen.
Data ini menegaskan bahwa kualitas jalan terbaik berada pada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan jalan di tingkat kabupaten/kota masih membutuhkan perhatian serius.
Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terlihat melalui program percepatan pembangunan jalan pada 2026. Pemprov menargetkan perbaikan hampir 200 kilometer jalan provinsi guna meningkatkan tingkat kemantapan dari sekitar 75 persen pada 2025 menjadi 86 persen pada 2026.
Sejumlah proyek strategis telah mulai dikerjakan, di antaranya ruas Kalirejo–Bangunrejo sepanjang 5,53 kilometer dengan anggaran Rp57,75 miliar, Padang Ratu–Kalirejo sepanjang 6,5 kilometer senilai Rp66,69 miliar, serta Padang Ratu–Pekurun Udik sepanjang 3,5 kilometer dengan anggaran Rp38,39 miliar.
Total anggaran untuk satu kawasan tersebut mencapai Rp162,93 miliar, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah.
Secara keseluruhan, pada 2026 Pemprov melalui Dinas Bina Marga menangani 62 ruas jalan di seluruh Lampung sebagai bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Program ini telah dimulai sejak awal April 2026 dan ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir tahun, dengan mengedepankan kualitas konstruksi dan daya tahan jalan.
Data 2025 juga menunjukkan bahwa kondisi jalan provinsi relatif mantap di hampir seluruh wilayah. Beberapa daerah mencatat tingkat kemantapan tinggi, antara lain Lampung Timur (95,85 persen), Pesisir Barat (95,22 persen), Lampung Utara (93,58 persen), Pesawaran (92,09 persen), Lampung Selatan (91,92 persen), Kota Bandar Lampung (100 persen), dan Kota Metro (92,64 persen). Capaian ini menjadi indikasi bahwa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi telah dikelola secara konsisten dan terencana.
Sebaliknya, kondisi jalan kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang cukup tajam. Sejumlah daerah masih mencatat tingkat kemantapan rendah, seperti Tulang Bawang (20,28 persen), Way Kanan (24,07 persen), dan Mesuji (29,35 persen). Bahkan sebagian besar wilayah lainnya masih berada di bawah 60 persen, meski ada daerah dengan capaian relatif baik seperti Kota Bandar Lampung (96,42 persen) dan Kota Metro (72,94 persen).
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten/kota masih berada dalam kondisi belum mantap dan memerlukan peningkatan signifikan.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa jalan kabupaten/kota bukan menjadi kewenangan provinsi, melainkan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Dengan demikian, kondisi jalan di wilayah tersebut sangat bergantung pada kebijakan, prioritas anggaran, serta komitmen pemerintah daerah setempat.
Langkah percepatan yang dilakukan Pemprov Lampung menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur daerah. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan komitmen yang sama dari pemerintah kabupaten/kota agar kesenjangan infrastruktur tidak terus berlanjut.
