BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Jumat, 10 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pengaturan pola kerja ASN.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menjelaskan, penerapan WFH berlaku bagi sebagian besar ASN.
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diberlakukan bagi pejabat eselon I, Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“WFH mulai dilaksanakan Jumat, 10 April. Sesuai surat edaran, ASN bekerja dari rumah, kecuali pejabat eselon I, Sekda, eselon II, kepala OPD, dan unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” kata Marindo, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, sejumlah sektor tetap beroperasi dari kantor, di antaranya bidang pendidikan, layanan kesehatan seperti rumah sakit, serta pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, unit lain di masing-masing OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tetap bekerja secara langsung.
Pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing kepala OPD, dengan catatan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.
“Kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Tidak boleh ada layanan yang terhenti,” tegasnya.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, Pemprov Lampung akan melakukan pengawasan secara ketat. Setiap kepala OPD diwajibkan menggelar rapat virtual melalui Zoom Meeting setiap hari, mulai pukul 07.30 hingga 08.00 WIB.
Selain itu, kehadiran ASN akan dipantau melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran dan Aktivitas Pegawai (SIKAP). ASN diwajibkan melakukan absensi dari lokasi masing-masing yang diawasi oleh atasan langsung dan kepala OPD.
“Hasil absensi dilaporkan kepada Kepala BKD untuk dimonitor. Jika ada pelanggaran, akan dilakukan evaluasi dan akses aplikasi bisa dikunci,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, kebijakan WFH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, khususnya dalam pengeluaran operasional kantor seperti listrik dan penggunaan peralatan.
“Dengan WFH, diharapkan ada penghematan biaya operasional. Saat ini masing-masing OPD masih menghitung potensi efisiensinya,” sebutnya.
Selain itu, perjalanan dinas juga akan dikurangi dan dialihkan ke pertemuan daring guna mendukung efisiensi anggaran. Hasil penghematan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Ke depan, kegiatan akan lebih banyak dilakukan secara daring. Penghematan yang diperoleh akan dihitung untuk penataan APBD Perubahan,” tutupnya. (**)