BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Pengelolaan Sampah Terpadu bersama Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati di Ruang Rapat Utama, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Genjot Hilirisasi Singkong, Gubernur Lampung Dorong Pringsewu Jadi Sentra Mocaf
Baca juga: WFH Mulai Diterapkan, Pemprov Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Rapat tersebut menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi antara Pemprov Lampung dan KLH dalam mendukung program Indonesia Bersih 100 persen. Seluruh bupati/walikota pun turut hadir sebagai bentuk keseriusan bersama dalam menangani persoalan sampah.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pengelolaan sampah kini bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, melainkan isu strategis yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan generasi mendatang.
“Ini membuktikan keseriusan kami dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah,” kata Mirza.
Menurut dia, kebersihan merupakan cerminan kemajuan suatu daerah. Tidak ada peradaban yang maju tanpa didukung lingkungan yang bersih dan sistem pengelolaan sampah yang baik.
Secara data, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, produksi sampah di Lampung mencapai sekitar 4.700 ton per hari. Khusus Kota Bandarlampung, volume sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat solusi, terutama di wilayah padat seperti Bandarlampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Selain persoalan kependudukan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai 19 juta orang, meningkat menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan menembus 30 juta pada 2026.
Menurut dia, jika tidak dikelola dengan baik, persoalan sampah akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi utama daerah.
Karena itu, dia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret pascarapat, seperti penyusunan agenda aksi bersama, penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota, serta pemetaan titik-titik krusial permasalahan sampah.
“Target kita jelas, pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Lampung harus semakin baik ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa pihaknya mendapat mandat untuk mendampingi Provinsi Lampung dalam meningkatkan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota.
Menurut dia, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan pemetaan dan pendekatan khusus dalam penanganannya.
Dia optimistis, dengan semangat para kepala daerah, pengelolaan sampah di Lampung dapat berjalan lebih baik menuju Indonesia Bersih 100 persen.
Terkait pengelolaan sampah di Kota Bandarlampung, dia mengatakan saat ini tengah dikembangkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang melibatkan sejumlah daerah, termasuk Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Selain itu, KLH juga mendorong perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) minimal dengan metode controlled landfill, serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu.
Dari sisi pendanaan, dia menjelaskan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga dapat melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami akan membantu mendorong perusahaan-perusahaan di Lampung agar berkontribusi melalui program CSR dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.
Dia mengakui, saat ini pengelolaan sampah di Lampung masih beragam. Sebagian TPA masih menggunakan sistem open dumping, sementara lainnya telah mulai beralih ke controlled landfill.
Ke depan, TPA yang masih menggunakan sistem open dumping diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi controlled landfill. (**)
