PRINGSEWU (Pusiban.id)–Aparat Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu berhasil mengungkap praktik penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite ilegal di wilayah Kabupaten Pringsewu.
Pengungkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu melalui penggerebekan sebuah gudang di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku bernama Iwan Waluyo (38), beserta barang bukti berupa ribuan liter BBM oplosan dan peralatan yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.
Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, mengungkapkan bahwa dari lokasi penggerebekan, pihaknya menyita sekitar 5.665 liter BBM berbagai jenis, yang terdiri dari Solar dan Pertalite oplosan.
“Total barang bukti sekitar 5.665 liter. Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit mobil dan mesin sedot yang digunakan dalam proses pengoplosan,” ujar Kapolres saat ekspose di lokasi, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik ilegal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Modus yang digunakan pelaku adalah mencampur BBM jenis Pertalite dengan minyak mentah sebelum dipasarkan.
Minyak mentah tersebut, lanjut Kapolres, diperoleh dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan, melalui perantara. Pelaku kemudian mencampur Pertalite dengan minyak mentah menggunakan perbandingan satu banding satu di dalam tandon.
BBM hasil oplosan itu dijual melalui pertamini milik pelaku, serta didistribusikan ke sejumlah pertamini lain di wilayah Pringsewu.
“Selain dijual di pertamini miliknya, BBM oplosan juga disalurkan ke beberapa pertamini lainnya,” jelasnya.
Untuk BBM jenis Solar, pelaku mengaku membelinya dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Dari aktivitas tersebut, pelaku diperkirakan meraup omzet hingga Rp2,5 miliar selama dua tahun beroperasi, dengan keuntungan berkisar Rp7,5 hingga Rp8 juta per bulan.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi serta keterlibatan pihak lain.
Kapolres menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.
“Tersangka dijerat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara,” tegasnya. (**)
