BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum perencanaan tahunan tersebut. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa arah pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi daerah.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya. Karena itu, kalau kita ingin ekonomi Lampung kuat, maka pertanian harus kita perkuat lebih dulu,” tegasnya.
Lampung memiliki sekitar 1,8 juta hektare lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Namun, menurutnya, sistem ekonomi pertanian selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
“Selama puluhan tahun petani kita bekerja keras, tetapi keuntungan yang diterima relatif kecil. Rantai distribusi panjang dan harga yang fluktuatif membuat kesejahteraan mereka sulit meningkat,” ujarnya.
Dia mencontohkan, sebelum adanya kebijakan intervensi harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Petani singkong bahkan rata-rata hanya memperoleh sekitar Rp1 juta per bulan.
“Dengan pendapatan seperti itu, sulit bagi desa untuk tumbuh kuat. Dampaknya bukan hanya pada kemiskinan, tetapi juga pada kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Gubernur menyebut rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah kabupaten/kota masih berada di kisaran 3 hingga 10 persen dari APBD.
“Kalau daya beli masyarakat rendah, maka PAD juga rendah. Akibatnya ruang fiskal kita sempit untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai membawa dampak positif. Harga gabah yang kini mencapai sekitar Rp6.500 per kilogram dinilai mampu mendongkrak pendapatan petani.
“Dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram, pendapatan petani padi bisa naik menjadi Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Ini lompatan yang signifikan,” ujarnya.
Ketersediaan pupuk yang lebih baik juga mendorong peningkatan produksi hingga sekitar 14 persen. Dampak lanjutan terlihat dari bergeraknya ekonomi daerah.
“Kita melihat perputaran ekonomi mulai meningkat. Bahkan penjualan kendaraan dalam beberapa bulan terakhir naik hingga 20 persen. Artinya ada daya beli yang mulai tumbuh,” katanya.
Untuk memperkuat dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai program turunan, salah satunya pengembangan pupuk organik cair di desa-desa.
“Kita targetkan seluruh desa sudah menggunakan pupuk organik cair pada 2027. Harapannya produktivitas bisa naik hingga 15 persen,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di tingkat desa. Kebutuhan dryer di Lampung diperkirakan mencapai sekitar 500 unit.
“Selama ini jagung dijual dalam kondisi basah sehingga nilainya rendah. Dengan dryer di desa, petani bisa menjual dalam kondisi kering dan mendapatkan harga yang jauh lebih baik,” tegasnya.
Program ini juga diyakini dapat menekan biaya logistik dan mengurangi beban infrastruktur akibat distribusi bahan mentah yang tidak efisien.
Di bidang sumber daya manusia, pemerintah daerah mengembangkan pelatihan vokasi melalui mobil training unit yang menjangkau desa-desa.
“Kita ingin anak-anak muda desa tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran dengan target pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
“Ini bagian dari strategi kita meningkatkan kualitas SDM dan memperluas akses ekonomi masyarakat,” katanya.
Gubernur menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen.
“Kunci pertumbuhan itu ada di desa. Kalau desa sejahtera, maka ekonomi daerah akan kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum untuk mengevaluasi capaian dan memastikan perencanaan serta pendanaan benar-benar terintegrasi,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar delapan klaster prioritas nasional menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.
Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menambahkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong di tengah tantangan global.
“Target pertumbuhan nasional pada 2027 diarahkan 6,3 hingga 7,5 persen sebagai tahap menuju 8 persen pada 2029. Pertumbuhan itu harus berkualitas, ditopang produktivitas, investasi, dan penguatan industri,” jelasnya.
Dari unsur legislatif, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kami berharap sinergi perencanaan ini semakin kuat, termasuk percepatan penyelesaian proyek strategis nasional seperti irigasi Way Sekampung dan Margatiga yang sangat menentukan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan ketimpangan produksi, mulai dari banjir saat musim hujan hingga kekeringan ketika kemarau.
Musrenbang ini menjadi momentum penyatuan arah kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam merumuskan RKPD 2027. Dengan perencanaan yang terintegrasi, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ekonomi desa menguat, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung dapat terwujud. (**)