BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Isu biaya cabut berkas kendaraan dari Lampung mencapai Rp10 juta mendadak viral di media sosial. Kabar itu mencuat setelah beredar video pertemuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan seorang sopir truk dalam perjalanan di Tasikmalaya.
Dalam video tersebut, sopir bernama Fery menyebut ongkos pengurusan cabut berkas kendaraan dari Lampung bisa menembus Rp10 juta. Pernyataan itu langsung memicu polemik dan menuai reaksi publik.
Menanggapi kabar yang telanjur menyebar luas itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, angkat bicara. Dia memastikan angka yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
“Tarif resmi sudah diatur. Untuk kendaraan roda empat, biaya PNBP hanya Rp250 ribu. Tidak benar kalau disebut sampai Rp10 juta,” tegasnya, Selasa (14/4/2026).
Saipul menjelaskan, biaya tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang langsung masuk ke kas negara, bukan pungutan daerah. Sementara untuk kendaraan roda dua, tarifnya sekitar Rp150 ribu.
Dia menegaskan, jika ada oknum yang meminta biaya di luar ketentuan itu, maka hal tersebut bukan kebijakan pemerintah.
“Kalau ada tambahan di luar tarif resmi, itu bukan aturan pemerintah. Jadi informasi Rp10 juta jelas tidak benar,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, Bapenda Lampung justru tengah menyiapkan pembenahan sistem layanan cabut berkas agar semakin cepat dan transparan. Regulasi baru sedang difinalisasi melalui koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.
“Kami ingin prosesnya lebih sederhana dan tidak membebani masyarakat. Targetnya dalam tiga bulan selesai, bahkan kalau memungkinkan bisa lebih cepat,” katanya.
Selain pembenahan layanan, Bapenda juga menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan yang lebih humanis. Skema relaksasi pajak, diskon, hingga bonus bagi wajib pajak tengah dirancang, disertai penguatan kualitas sumber daya manusia dan sarana pelayanan.
Menurut Saipul, pajak pada dasarnya adalah bentuk gotong royong masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk pembangunan, mulai dari jalan hingga fasilitas umum. Itu semua untuk kepentingan warga,” pungkasnya. (**)
