BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai langkah strategis mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lahan di Provinsi Lampung.
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026), dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan Gubernur sebagai pembina dan Wakil Gubernur sebagai pengarah. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian konflik pertanahan yang selama ini kerap berlarut-larut.
Wakil Gubernur Jihan menegaskan, pembentukan tim merupakan upaya konkret untuk membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan instansi vertikal terkait. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci agar penanganan konflik lahan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif.
Ia menjelaskan, tim ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dengan mengidentifikasi potensi konflik sejak dini secara transparan dan terukur.
Selain itu, tim diminta melakukan pemetaan persoalan pertanahan secara komprehensif sesuai tugas masing-masing kelompok kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur. Dengan pola kerja yang sistematis, penyelesaian konflik diharapkan berjalan lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.
Dalam setiap prosesnya, Jihan menekankan pentingnya menjunjung prinsip kemanusiaan, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
Tim ini melibatkan berbagai unsur, baik dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun instansi vertikal, di antaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, BIN Daerah Lampung, Korem 043/Gatam, serta Polda Lampung.
Secara umum, tim bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah pertanahan, merumuskan solusi atas konflik yang terjadi, serta memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam menangani sengketa lahan. Tim juga berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa dan mengoordinasikan penyelesaian perkara hingga ke tingkat pusat bila diperlukan.
Hasil kerja tim nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam merumuskan kebijakan strategis terkait penyelesaian persoalan pertanahan di Provinsi Lampung. (**)
