BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat transformasi pendidikan berbasis data melalui pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemetaan mutu pendidikan yang lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka evaluasi pelaksanaan TKA, yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa arah pembangunan pendidikan di Lampung selaras dengan visi daerah “Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Pendidikan, kata dia, menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Pemprov Lampung, lanjutnya, mendukung penuh TKA sebagai instrumen pemetaan capaian pembelajaran yang objektif dan terstandar. Berdasarkan data 2025, pelaksanaan TKA pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA berjalan lancar. Sementara untuk tahun 2026, tingkat kesiapan satuan pendidikan menunjukkan angka sangat tinggi: 99,96 persen untuk SD/MI, 99,77 persen untuk SMP/MTs, 94 persen untuk pendidikan kesetaraan, dan 74 persen untuk SLB.
Menurut Marindo, kesiapan tersebut tidak lepas dari sejumlah langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah. Mulai dari pembentukan tim teknis berjenjang, verifikasi infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota. Sistem pendaftaran peserta pun dilakukan secara kolektif dengan verifikasi ketat guna menjamin validitas data.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan jaringan internet serta pasokan listrik. Untuk mengatasinya, Pemprov berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, menerapkan moda semi daring, serta memperkuat dukungan teknis di lapangan.
Pengawasan pelaksanaan juga diperketat melalui mekanisme pengawasan silang, penandatanganan pakta integritas, dan pemantauan real-time berbasis sistem daring.
Marindo berharap dukungan legislatif, khususnya dalam penguatan kebijakan afirmasi pendidikan, peningkatan anggaran infrastruktur teknologi, dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan TKA dalam kerangka sistem asesmen pendidikan nasional.
Ia mencatat tingkat partisipasi TKA di Lampung mencapai 84 persen—angka yang dinilai cukup baik, meski hasilnya masih perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, sejumlah persoalan perlu diperhatikan, mulai dari kecenderungan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada tes, kesenjangan fasilitas dan kualitas SDM antarwilayah, hingga perlunya penguatan pendidikan karakter.
Fikri juga menyinggung bahwa meskipun TKA bersifat tidak wajib, dalam praktiknya kerap dirasakan sebagai keharusan oleh satuan pendidikan. Berbagai masukan tersebut, katanya, akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait guru, kurikulum, dan sistem evaluasi.
Meski memberi sejumlah catatan, Fikri mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang mengembangkan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam pelaksanaan TKA. Menurutnya, inovasi tersebut dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain.
Ke depan, hasil TKA diharapkan tidak sekadar menjadi angka evaluasi, melainkan pijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Provinsi Lampung. (**)
