BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Kejaksaan Tinggi Lampung bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang mengumumkan keberhasilan pemulihan keuangan negara senilai Rp1.534.737.270. Nilai tersebut berasal dari penagihan piutang pihak ketiga yang sebelumnya tertunggak.
Capaian itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Lampung, Selasa (21/4). Pemulihan dilakukan melalui mekanisme bantuan hukum non litigasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung.
Kepala Kejati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari peran strategis kejaksaan dalam mendampingi instansi pemerintah dan BUMN untuk menjaga serta mengembalikan aset negara.
“Kami terus berkomitmen memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, baik melalui litigasi maupun non litigasi. Keberhasilan ini menjadi bukti sinergi yang efektif dalam memulihkan keuangan negara,” ujarnya.
Melalui surat kuasa khusus, Kejati Lampung bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi Pelindo Regional 2 Panjang dalam proses penyelesaian kewajiban pihak ketiga. Pendekatan non litigasi dipilih guna mempercepat penyelesaian tanpa harus melalui proses persidangan.
General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, mengapresiasi dukungan yang diberikan Kejati Lampung. Menurutnya, pendampingan tersebut berdampak signifikan terhadap upaya penertiban dan optimalisasi pengelolaan piutang perusahaan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas pendampingan Kejati Lampung, khususnya Bidang Datun. Pemulihan ini bukan hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga memperkuat komitmen kami dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance,” kata Hardianto.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan terus mempererat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap potensi penerimaan perusahaan dapat dioptimalkan serta aset negara tetap terlindungi.
Konferensi pers ini sekaligus menjadi bentuk transparansi kepada publik bahwa kolaborasi antar lembaga mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas keuangan negara.
