BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan baru yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama bagi kendaraan bekas yang sudah berpindah kepemilikan.
Kini, masyarakat tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP pemilik sebelumnya saat membayar pajak tahunan. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak 27 April 2026.
Sebagai pengganti syarat lama, wajib pajak cukup membawa KTP atas nama pemilik kendaraan saat ini, STNK, serta mengisi surat pernyataan kepemilikan yang telah disediakan oleh pihak Samsat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pembina Samsat di Semarang.
Menurutnya, perubahan aturan ini menjawab persoalan klasik yang kerap dihadapi masyarakat, yakni kesulitan menghubungi atau memperoleh identitas pemilik kendaraan sebelumnya.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi mencari KTP pemilik awal. Ini bentuk kemudahan layanan agar masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan,” ujar Saipul, Selasa (5-5-2026).
Meski demikian, kemudahan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban administrasi lainnya. Pemerintah tetap mewajibkan pemilik kendaraan untuk segera mengurus proses balik nama.
Pemilik kendaraan diberi waktu maksimal satu tahun setelah pembayaran pajak untuk menyelesaikan balik nama. Sebagai bentuk komitmen, wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan melakukan proses tersebut.
Apabila dalam kurun waktu satu tahun balik nama belum juga dilakukan, sistem kepolisian akan melakukan pemblokiran saat pembayaran pajak berikutnya. Namun, pemblokiran itu dapat dibatalkan apabila pemilik langsung mengurus proses balik nama saat hendak membayar pajak selanjutnya.
Tak hanya menyederhanakan syarat pembayaran, Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan kebijakan tambahan berupa insentif atau potongan biaya balik nama kendaraan. Kebijakan ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur.
“Kami sedang menyiapkan kemungkinan diskon biaya balik nama agar masyarakat semakin terdorong mengurus administrasi kendaraan,” kata Saipul.
Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap persoalan administrasi kendaraan yang selama ini kerap menjadi kendala dapat terurai, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (**)
