BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 yang berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus tidak hanya memberikan insentif dari sisi pajak daerah, tetapi juga menghadirkan keringanan dari Jasa Raharja.
Melalui program tersebut, seluruh denda tunggakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya dihapus. Namun, pemilik kendaraan tetap diwajibkan membayar pokok SWDKLLJ sebagai bagian dari kewajiban tahunan kendaraan bermotor.
Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Lampung, Amaluddin Salam, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program keringanan pajak kendaraan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Penghapusan denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu, intinya adalah soal tunggakan. Jadi, denda dari tunggakan tersebut yang kami hilangkan. Kebijakan ini untuk melengkapi program yang saat ini diberikan oleh Bapak Gubernur. Namun pembayaran pokoknya tetap berjalan,” kata Amaluddin di Samsat Induk Rajabasa, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran pokok SWDKLLJ tetap harus dilakukan karena menjadi sumber utama dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
“Pokok SWDKLLJ sangat menentukan kelancaran pembayaran santunan Jasa Raharja. Sampai saat ini rasio klaimnya sudah cukup tinggi, berada di angka 80 persen. Nilai santunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga harus tetap dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.
Menurut Amaluddin, dana yang dihimpun dari jutaan kendaraan bermotor digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Karena itu, yang dihapus dalam program kali ini hanya denda tunggakan, bukan pokok SWDKLLJ.
Dalam kesempatan tersebut, Amaluddin juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait santunan korban kecelakaan.
“Jasa Raharja tidak mensyaratkan bahwa korban tidak akan disantuni jika kendaraan yang menabrak menunggak pajak. Kami lebih mengedepankan prinsip sosial Jasa Raharja, yaitu memberikan perlindungan dan santunan kepada korban kecelakaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Jasa Raharja terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan santunan kepada masyarakat. Untuk korban meninggal dunia, santunan dapat diserahkan kepada ahli waris dalam waktu kurang dari dua hari setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
Sementara bagi korban luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit, surat jaminan rata-rata diterbitkan dalam waktu kurang dari dua hari sehingga korban dapat segera memperoleh layanan medis.
“Kami bekerja sama dengan seluruh rumah sakit agar korban bisa langsung ditangani tanpa memikirkan biaya terlebih dahulu. Pembayaran santunan dilakukan langsung kepada rumah sakit melalui sistem overbooking,” jelasnya.
Saat ini besaran santunan bagi korban meninggal dunia mencapai Rp50 juta yang diberikan kepada ahli waris. Sedangkan korban luka-luka mendapatkan jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta untuk kecelakaan transportasi darat dan laut, serta maksimal Rp25 juta untuk kecelakaan transportasi udara.
Korban yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan juga berhak memperoleh santunan hingga Rp50 juta yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kecacatan yang dialami.
Data Jasa Raharja Lampung mencatat hingga Mei 2026 telah disalurkan santunan sebesar Rp26 miliar kepada 1.001 korban kecelakaan lalu lintas di Lampung. Jumlah tersebut terdiri dari korban meninggal dunia maupun luka-luka.
Amaluddin berharap masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan kewajiban kendaraannya sekaligus mendukung keberlanjutan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.