PESAWARAN (Pusiban.id)–Lampung semakin diposisikan sebagai daerah strategis dalam agenda hilirisasi energi nasional. Pemerintah pusat kini menyiapkan provinsi ini sebagai salah satu pusat produksi bioetanol guna mendukung program mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) pada bahan bakar minyak jenis bensin yang ditargetkan berlaku paling lambat tahun 2028.
Komitmen tersebut ditandai dengan peninjauan calon lokasi pembangunan pabrik bioetanol di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Selasa (9/6/2026).
Usai meninjau lokasi pabrik, keduanya juga mengunjungi lahan milik PTPN di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang disiapkan sebagai kawasan pengembangan tanaman sorgum, salah satu bahan baku utama bioetanol.
Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem bioetanol nasional yang melibatkan sejumlah mitra strategis, yakni PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), Toyota Motor Indonesia, Toyota Tsusho, lembaga riset Rabbit Jepang, serta Danantara Investment Management, dengan dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, pembangunan industri bioetanol harus dipercepat agar Indonesia tidak bergantung pada impor saat kebijakan E10 mulai diterapkan secara nasional.
“Kalau pasokan dalam negeri tidak disiapkan dari sekarang, maka kebutuhan bioetanol untuk program E10 berpotensi dipenuhi melalui impor. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri bioetanol nasional,” kata Todotua.
Menurutnya, Lampung dipilih sebagai proyek percontohan karena memiliki kombinasi keunggulan yang sulit ditemukan di daerah lain, mulai dari ketersediaan bahan baku, letak geografis yang strategis hingga dukungan infrastruktur logistik.
Ia menjelaskan kebutuhan bioetanol terbesar nantinya berada di Pulau Jawa, sementara Sumatera menjadi wilayah dengan konsumsi terbesar kedua. Posisi Lampung yang berada di pintu gerbang Sumatera dinilai sangat ideal untuk memasok kebutuhan kedua kawasan tersebut.
“Kebutuhan etanol ini nanti konsumsi terbesarnya adalah di Pulau Jawa, kemudian terbesar kedua adalah di Pulau Sumatera. Dengan strategi Lampung, setidak-tidaknya kita bisa meng-cover kebutuhan Jawa dan Sumatera,” ujarnya.
Pada tahap awal, pemerintah bersama PNRE dan para investor akan membangun pabrik bioetanol berbasis multifeedstock, yakni teknologi yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis bahan baku pertanian.
Selain memanfaatkan bahan baku generasi pertama, proyek ini juga akan mengembangkan bahan baku generasi kedua melalui budidaya sorgum yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung industri energi terbarukan.
Todotua mengungkapkan, produksi bioetanol dari Lampung ditargetkan mencapai 240 ribu hingga 250 ribu kiloliter per tahun atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan empat unit pabrik dengan kapasitas masing-masing 60 ribu kiloliter per tahun.
“Empat plant. Satu plant kapasitasnya 60.000 kiloliter per tahun,” jelasnya.
Pada tahap pertama, sekitar 21 hektare lahan telah disiapkan untuk pembangunan kawasan industri bioetanol di Tegineneng. Sementara kebutuhan bahan baku akan didukung melalui pengembangan lahan sorgum di kawasan register sekitar Bandara Radin Inten II serta lahan milik PTPN di Natar, Lampung Selatan.
Pembangunan fisik pabrik ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus atau September 2026.
Todotua juga meminta dukungan seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, untuk membantu proses sosialisasi kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, industri bioetanol tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini akan memberikan nilai tambah yang besar bagi komoditas pertanian dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, kami berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar ini dapat berjalan sesuai rencana,” katanya.
Pemerintah memastikan seluruh proses perizinan akan dikawal secara intensif melalui koordinasi antara Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Lampung agar proyek strategis tersebut dapat direalisasikan sesuai target dan menjadi tonggak pengembangan energi terbarukan nasional. (**)
