BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung memastikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp549 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan menyusul hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang mencatat masih adanya kewajiban Pemprov Lampung kepada daerah.
Dalam laporan tersebut, BPK menilai penganggaran pendapatan dan pengelolaan belanja Pemprov Lampung belum dilakukan secara memadai. Kondisi itu berdampak pada tertundanya pembayaran utang belanja tahun 2025 sebesar Rp237 miliar serta utang Dana Bagi Hasil kepada pemerintah kabupaten/kota atas ketetapan pajak tahun 2025 senilai Rp549 miliar.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penyelesaian utang DBH sebenarnya telah memiliki mekanisme dan kesepakatan yang disusun bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau DBH yang ke kabupaten/kota kan sudah ada kesepakatan. Itu akan diselesaikan secara bertahap dan mekanismenya juga sudah ada,” kata Mirza usai penyampaian hasil pemeriksaan BPK, Jumat (12/6/2026).
Menurut Mirza, Pemprov Lampung berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban tersebut melalui skema pengelolaan keuangan daerah yang telah dirancang.
Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, seluruh catatan yang diberikan auditor negara akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Lampung kembali memperoleh opini WTP dan ini sudah yang ke-12 kali. Namun demikian, sesuai arahan Pak Gubernur, kita harus segera berbenah dan menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan BPK,” katanya.
Terkait utang DBH, Marindo menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah tindak lanjut melalui manajemen kas daerah agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi tanpa mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Untuk utang Dana Bagi Hasil, dalam pengelolaan keuangan daerah ada manajemen kas yang kita lakukan. Karena itu, pada tahun 2026 ini sudah kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia optimistis seluruh kewajiban DBH kepada pemerintah kabupaten/kota dapat diselesaikan hingga Desember 2026.
“Sampai dengan akhir tahun 2026 tentunya utang Dana Bagi Hasil harus sudah bisa diselesaikan melalui BPKAD dan pengelolaan kas yang ada di Pemprov Lampung,” tegasnya.
Meski demikian, Marindo mengaku belum dapat merinci daerah penerima maupun jenis DBH yang tercatat sebagai utang karena dokumen hasil pemeriksaan BPK baru diterima pada hari yang sama.
“Hutang DBH apa saja saya belum melihat catatannya secara rinci karena baru diumumkan tadi dan baru kami terima siang ini. Nanti BPKAD yang akan menjelaskan lebih lanjut,” katanya.
Marindo menegaskan, karena kewajiban tersebut telah diakui dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, maka Pemprov Lampung wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang pasti sudah diakui oleh BPK sebagai utang. Karena itu harus segera kita tindak lanjuti. Dalam pengelolaan keuangan ada klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan mekanismenya ada di BPKAD. Insyaallah permasalahan Dana Bagi Hasil ini akan segera kita selesaikan,” pungkasnya.
Temuan BPK tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemprov Lampung di tengah keberhasilannya mempertahankan opini WTP. Pemerintah provinsi kini dituntut memastikan penyelesaian utang DBH berjalan sesuai target agar tidak menimbulkan beban fiskal bagi kabupaten/kota penerima hak bagi hasil. (**)
