BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp105,4 miliar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Besarnya kewajiban tersebut sempat menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPRD Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan BPJS Kesehatan. DPRD meminta pemerintah daerah segera menyiapkan skema penyelesaian agar tunggakan tidak berdampak pada pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, mengakui total kewajiban yang harus diselesaikan mencapai Rp105,4 miliar. Angka itu terdiri dari tunggakan tahun 2025 sebesar Rp46,5 miliar dan kewajiban pembayaran iuran tahun berjalan 2026 senilai Rp58,8 miliar.
Menurut Mirza, utang tersebut muncul akibat keterbatasan kemampuan kas daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban pada waktu yang bersamaan.
“Yang tahun 2025 itu memang belum terealisasi pembayarannya sehingga tercatat sebagai utang. Sedangkan yang tahun 2026 masih merupakan kewajiban pada tahun berjalan,” katanya, Rabu (24/6/2026).
Pemprov Lampung pun mulai menjalankan skema pembayaran bertahap. Tahap pertama difokuskan untuk membayar iuran BPJS periode Januari hingga Mei 2026 dengan nilai sekitar Rp1,48 miliar.
Setelah itu, pemerintah daerah akan mengupayakan penyelesaian tunggakan tahun 2025, khususnya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) yang nilainya mencapai Rp18,5 miliar.
Mirza menegaskan, langkah pembayaran bertahap tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu yang terpenting saat ini adalah memastikan pelayanan tetap berjalan sambil kewajiban pembayaran diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.
Kabar baiknya, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan akses layanan kesehatan akibat tunggakan tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan, tidak ada rencana penghentian layanan atau cut off kepesertaan selama pemerintah daerah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Saya sudah konfirmasi ke BPJS. Pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat. Yang penting ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembayaran iuran,” jelas Mirza.
Ia menjelaskan, persoalan tunggakan BPJS tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan sejak tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyusul kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, penerimaan dana bagi hasil yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah juga mengalami penurunan signifikan.
“Penurunan dana bagi hasil cukup besar, bahkan mencapai sekitar 70 persen. Kondisi itu membuat likuiditas kas daerah tertekan sehingga sejumlah kewajiban belum dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisi V DPRD Lampung meminta Pemprov tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan tunggakan tersebut. DPRD menilai pembayaran iuran BPJS harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan jaminan kesehatan masyarakat.
Dengan dimulainya pembayaran cicilan dan adanya komitmen penyelesaian dari pemerintah daerah, diharapkan persoalan tunggakan BPJS dapat dituntaskan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kesehatan bagi jutaan warga Lampung yang bergantung pada program JKN. (**)
