BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menutup Semester I Tahun 2026 dengan capaian positif di bidang pengadaan barang dan jasa. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pengadaan mencapai 48,59 persen dan menempatkan Lampung di peringkat keempat nasional dari 38 provinsi.
Meski demikian, Pemprov masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait pencatatan realisasi pengadaan melalui mekanisme swakelola dan penilaian kinerja penyedia yang belum seluruhnya diselesaikan oleh perangkat daerah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Lampung, Sukmawan Hendriyanto, mengatakan capaian tersebut sudah mendekati target pemerintah pusat yang mengharapkan progres pengadaan sekitar 50 persen pada Semester I.
“Per 30 Juni 2026, realisasi pengadaan Provinsi Lampung mencapai 48,59 persen. Dari 38 provinsi, kita berada di peringkat empat nasional. Ini menunjukkan kinerja pengadaan terus berprogres,” kata Hendri, Kamis (9/7/2026).
Sebelum memasuki tahap pelaksanaan pengadaan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung telah menuntaskan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar 100 persen sebelum batas waktu 1 April 2026.
Total nilai RUP yang tercatat mencapai Rp3,46 triliun. Dari jumlah tersebut, pengadaan melalui penyedia memiliki pagu Rp2,65 triliun, dengan alokasi terbesar untuk pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp1,34 triliun atau sekitar 50,81 persen. Selebihnya dialokasikan untuk Dana BOS, pengadaan obat-obatan, hingga sewa alat dan gedung.
Secara keseluruhan terdapat 7.379 paket pengadaan yang berasal dari 49 perangkat daerah. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menjadi OPD dengan jumlah paket terbanyak, yakni 1.077 paket dengan pagu anggaran mencapai Rp1,58 triliun.
Dari sisi pelaksanaan, realisasi belanja melalui penyedia telah mencapai Rp1,68 triliun atau 63,48 persen dari total pagu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi perangkat daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 97,15 persen, disusul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar 93,59 persen.
Efektivitas pelaksanaan tender juga menunjukkan hasil yang baik. Nilai tender yang telah terealisasi mencapai 90 persen atau sekitar Rp1,26 triliun. Capaian tersebut ditopang penyelesaian 212 dari total 214 paket tender di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Di balik capaian tersebut, Hendri mengakui masih ada kendala pada pengadaan melalui mekanisme swakelola. Hingga akhir Semester I, realisasi yang tercatat baru mencapai 0,02 persen atau sekitar Rp158,4 juta dari total pagu Rp813,8 miliar.
“Angka ini sebenarnya bisa lebih tinggi. Masih ada OPD yang belum mencatatkan proses pengadaan swakelola. Kami mengimbau seluruh OPD segera melakukan pencatatan agar progres riil dapat tergambar secara utuh,” ujarnya.
Selain itu, BPBJ juga mencatat penilaian kinerja penyedia oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2025 baru mencapai 53,11 persen. Penilaian tersebut merupakan bagian dari indikator pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Beberapa perangkat daerah telah menuntaskan penilaian secara penuh, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah mencapai 100 persen. Sementara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah menyelesaikan 98,15 persen penilaian.
Memasuki Semester II, BPBJ meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan paket pengadaan agar serapan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
“Kami terus mengingatkan seluruh OPD agar segera merealisasikan pengadaan dan tidak menunggu akhir tahun. Jika pekerjaan menumpuk di akhir tahun, serapan anggaran akan terhambat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan,” tegas Hendri.