BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan kebijakan efisiensi anggaran tetap menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyusunan APBD 2027 mengedepankan prinsip belanja yang berkualitas. Seluruh program dan kegiatan akan dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pembangunan daerah.
“Dalam rangka penyusunan APBD 2027, salah satu prinsip dasar yang kami pegang adalah memastikan anggaran disusun secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Prinsip efisiensi menjadi salah satu prioritas utama sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Provinsi Lampung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Marindo saat dimintai keterangan, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak hanya menyasar satu jenis belanja, melainkan diterapkan pada seluruh komponen belanja pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik.
“Semua belanja akan dilakukan kajian secara mendalam agar tepat manfaat. Belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tingkat urgensinya,” ujarnya.
Marindo menjelaskan, salah satu strategi efisiensi yang akan terus diterapkan adalah memaksimalkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak lagi bergantung pada penyewaan fasilitas di luar aset pemerintah apabila sarana milik daerah masih tersedia dan layak digunakan.
“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan pemerintah memanfaatkan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung. Penggunaan gedung atau fasilitas di luar akan diminimalkan apabila aset pemerintah masih dapat digunakan. Ini menjadi bagian dari upaya penghematan belanja daerah,” jelasnya.
Selain itu, efisiensi juga akan diterapkan pada belanja perjalanan dinas. Pemprov Lampung akan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi antarlembaga maupun pelaksanaan rapat pemerintahan.
“Perjalanan dinas juga dilakukan penyesuaian. Kami akan terus mengurangi perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi melalui Zoom Meeting maupun rapat virtual. Dengan begitu, koordinasi tetap berjalan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,” katanya.
Dalam penyusunan APBD 2027, Marindo menegaskan kemampuan pendapatan daerah menjadi dasar utama dalam menentukan besaran belanja pemerintah. Karena itu, seluruh perencanaan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi riil pendapatan daerah, termasuk mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah.
“Kami melihat dari sisi kinerja pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD, mazhabnya adalah pendapatan daerah. Artinya, kemampuan pendapatan menjadi hulunya dalam penyusunan APBD. Kami juga mengikuti berbagai penyesuaian transfer dari pemerintah pusat sehingga belanja daerah disusun secara realistis sesuai kemampuan fiskal,” tegasnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih berkualitas, menjaga kesehatan fiskal daerah, serta memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.