BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kandungan gizi serta harga setiap menu yang disajikan kepada masyarakat.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan konsep surat edaran tersebut telah rampung disusun dan kini tinggal menunggu proses finalisasi serta penandatanganan sebelum diberlakukan.
Ia menjelaskan, setiap pengelola dapur nantinya diimbau mencantumkan nilai gizi dari setiap menu beserta rincian harga makanan yang disajikan agar masyarakat mengetahui kualitas makanan sekaligus penggunaan anggaran program.
“Pada prinsipnya kami menghimbau agar pengelola dapur transparan. Mereka harus menyampaikan kandungan gizi dari setiap menu, kemudian berapa harga per item makanan itu. Konsep surat edarannya sudah naik, tinggal menunggu selesai diproses,” jelas Saipul, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Program MBG. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan makanan bergizi sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Saipul menegaskan, kualitas gizi merupakan kunci utama keberhasilan Program MBG. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.
“Target akhirnya kan peningkatan gizi anak-anak. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting. Kalau ternyata kandungan gizinya tidak mencukupi, tentu kita khawatir tujuan akhirnya tidak tercapai,” katanya.
Selain mengatur transparansi, surat edaran itu juga akan mengimbau seluruh SPPG memprioritaskan kemitraan dengan lembaga ekonomi desa dalam penyediaan bahan pangan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas layanan MBG, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar dapur.
“Kita ingin program ini juga ikut memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena itu kami menghimbau agar SPPG bermitra dengan lembaga ekonomi desa untuk penyediaan bahan pangan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk implementasi awal, Satgas MBG Lampung telah memfasilitasi penandatanganan kerja sama antara pengelola dapur dengan delapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dua koperasi saat peluncuran program.
“Waktu launching kemarin sudah ada delapan BUMDes dan dua koperasi yang menandatangani perjanjian kerja sama untuk menjadi mitra penyedia bahan pangan,” jelasnya.
Di sisi lain, Saipul memastikan pelaksanaan Program MBG di Lampung masih berlangsung normal. Ia menepis isu yang menyebut seluruh dapur MBG akan dihentikan sementara untuk penataan ulang penerima manfaat.
Menurutnya, hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terbaru terkait perubahan skema penerima manfaat maupun kebijakan operasional dapur.
“Sampai hari ini juknis terbaru belum keluar. Memang masih digodok, termasuk rencana repositioning terkait penerima manfaat. Ada wacana masyarakat mampu tidak lagi menjadi penerima manfaat, tetapi itu masih sebatas wacana karena belum ada juknis,” jelasnya.
Karena itu, seluruh dapur MBG tetap beroperasi seperti biasa hingga ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
“Kalau ada isu semua dapur akan di-off-kan dulu untuk penataan penerima manfaat, itu belum benar. Program masih berjalan normal. Penyesuaian baru dilakukan kalau juknisnya sudah terbit,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Satgas, saat ini terdapat 1.159 SPPG yang beroperasi di Lampung. Penghentian operasional hanya dilakukan terhadap dapur yang mengalami persoalan tertentu, bukan secara menyeluruh.
“Data yang masih kami pegang ada 1.159 SPPG yang operasional. Tidak ada suspend secara total. Kalau ada masalah, baru disuspend per kasus,” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 360 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan. Namun, perkembangan fisik pembangunan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional.
“Data kami yang sedang proses pembangunan masih 360 SPPG. Untuk progres pembangunan berapa persen, itu sistemnya dipegang oleh BGN sehingga kami tidak memegang perkembangan terbarunya,” tutupnya. (**)
