BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Peluang Provinsi Lampung memperoleh anggaran Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada 2026 semakin terbuka. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung memastikan usulan proyek senilai sekitar Rp1 triliun telah dinyatakan lolos verifikasi pemerintah pusat dan kini memasuki tahap penetapan alokasi anggaran.
Meski proses verifikasi telah rampung, BPJN belum dapat memastikan jumlah paket pekerjaan yang akan diterima Lampung. Saat ini pemerintah pusat masih menyelesaikan pembahasan akhir sebelum menetapkan besaran anggaran untuk masing-masing daerah.
Pelaksana Tugas Kepala BPJN Lampung, Giri Yudhono, mengatakan keputusan tersebut diperkirakan terbit dalam waktu dekat. Setelah itu, tahapan lelang hingga penandatanganan kontrak dapat langsung berjalan.
“Kami berharap minggu ini atau paling lambat minggu depan sudah ada keputusan dari pusat. Mudah-mudahan jumlah paket yang diterima Lampung bisa lebih banyak dibanding tahun lalu yang mencapai 15 paket,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Apabila anggaran telah ditetapkan, pekerjaan fisik diproyeksikan dimulai pada Agustus dan berlangsung hingga Desember 2026.
Giri mengungkapkan, total proposal yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota di Lampung awalnya mencapai sekitar Rp2 triliun. Namun setelah melalui evaluasi administrasi serta kesiapan teknis, termasuk kelengkapan Detail Engineering Design (DED), hanya usulan senilai kurang lebih Rp1 triliun yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Menurutnya, pemerintah pusat akan memfokuskan pembiayaan pada ruas-ruas jalan yang memiliki dampak strategis, mulai dari mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas wilayah dan jalur logistik, hingga membuka akses menuju kawasan industri, pariwisata, dan fasilitas pelayanan publik.
Beberapa proyek yang diusulkan antara lain pembangunan akses menuju RSUD KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat serta pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai sekitar Rp96 miliar.
Khusus Jembatan Way Bungur, BPJN menyatakan desain teknis telah selesai. Namun pekerjaan konstruksi baru dapat dimulai setelah seluruh lahan dinyatakan bebas oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
“Kami memberi batas waktu hingga Oktober untuk pembebasan lahan. Kalau belum selesai, kami tidak berani memulai pekerjaan karena berisiko menimbulkan persoalan di lapangan,” jelasnya.
Di sisi lain, BPJN juga melaporkan progres program IJD tahun sebelumnya hampir seluruhnya telah tuntas. Dari 15 paket yang dikerjakan, tujuh merupakan proyek tahun tunggal (single year) dan delapan lainnya kontrak tahun jamak (multi years).
Seluruh paket single year telah selesai dan diresmikan Presiden. Sementara tujuh paket multi years juga telah rampung pada Juni hingga Juli 2026.
Kini hanya tersisa satu proyek di kawasan Padang Cermin yang progresnya telah mencapai sekitar 93 persen. Penyelesaiannya sempat mengalami penyesuaian menyusul perubahan kebijakan nasional mengenai pengalihan pengelolaan pekerjaan dari SKPD ke Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional.
BPJN optimistis proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Pekerjaan yang masih berlangsung meliputi pembangunan saluran drainase, pengaspalan, serta pemasangan pasangan batu, dengan target rampung paling lambat September 2026. (**)
