BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam dugaan praktik mafia tanah terkait lahan di Jalan Ryacudu, Komplek Perumahan Korpri, Bandarlampung.
Marindo menegaskan, bidang tanah yang dipersoalkan tidak lagi tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung sehingga surat yang diterbitkannya hanya menjelaskan status pencatatan aset, bukan memberikan hak kepemilikan kepada pihak mana pun.
Penjelasan tersebut disampaikan Marindo kepada awak media, Jumat (7/8/2026), didampingi Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung Yudhi Alfadri dan Kabid Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset BPKAD Lampung Rofiq Nugroho.
Klarifikasi itu disampaikan setelah DPP LSM Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemprov Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam aksi tersebut, massa meminta dugaan praktik mafia tanah diusut, termasuk mempertanyakan dua surat yang ditandatangani Marindo mengenai status lahan di kawasan Jalan Ryacudu.
Marindo mengatakan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik maupun aspirasi.
“Sebagai pemerintah, tentunya kami menghormati hak-hak masyarakat, dalam hal ini LSM FOKAL, untuk menyampaikan pendapatnya,” katanya.
Namun karena namanya ikut disebut dalam persoalan tersebut, ia merasa perlu meluruskan informasi yang berkembang.
“Terkait ada nama saya yang disebutkan dalam proses tersebut, saya akan menjelaskan duduk perkaranya yang sebenarnya. Karena itu kami berdiskusi dan rapat terkait permasalahan ini. Saya minta BPKAD dan Biro Hukum menjelaskan secara rinci,” ujarnya.
Marindo menambahkan, persoalan kepemilikan tanah harus dibuktikan melalui mekanisme pertanahan yang berlaku dan tidak cukup hanya berdasarkan klaim atau transaksi jual beli.
“Memang benar fasum dan fasos tidak boleh dibangun. Tetapi kalau ada masyarakat yang merasa memiliki legalitas kepemilikan, kita tidak tahu bagaimana proses mereka memperoleh hak tersebut. Silakan saja jika yang bersangkutan mampu menjelaskan kepada BPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung Yudhi Alfadri menjelaskan lahan yang dipersoalkan berada di Jalan Ryacudu, Komplek Perumahan Korpri, dengan luas sekitar 2.000 meter persegi.
Ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait lokasi tanah. Menurutnya, lahan di Jalan Ryacudu berbeda dengan lokasi yang disebut berada di kawasan Sumur Balau.
Yudhi menjelaskan, persoalan bermula ketika seorang warga mengirimkan surat kepada Pemprov Lampung untuk meminta kepastian apakah tanah yang telah dibelinya masih tercatat sebagai aset pemerintah provinsi.
Setelah dilakukan penelusuran, Pemprov menyatakan lahan tersebut tidak tercatat lagi sebagai aset daerah karena sebelumnya telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung.
Warga yang sama kemudian kembali mengajukan permohonan klarifikasi, dan jawaban yang diberikan tetap sama.
“Tanah tersebut bukan dan tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung,” jelas Yudhi.
Ia pun membantah anggapan adanya dua surat Sekda yang saling bertentangan.
“Dua surat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu menyatakan tanah dimaksud bukan aset Pemerintah Provinsi Lampung. Kalau masyarakat merasa memiliki hak atas tanah itu berdasarkan pembelian, silakan menempuh proses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kabid Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset BPKAD Lampung Rofiq Nugroho. Ia memastikan lahan di Jalan Ryacudu sudah tidak masuk dalam daftar aset Pemprov Lampung sejak dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung pada 2023.
“Terkait catatan aset yang dimaksud di Jalan Ryacudu, sampai saat ini tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 aset tersebut sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung,” kata Rofiq.
Meski demikian, ia menegaskan status lahan yang bukan lagi aset Pemprov tidak otomatis berarti dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Fasilitas umum dan fasilitas sosial diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
Pemprov Lampung menilai tudingan yang mengaitkan Sekdaprov dengan praktik mafia tanah tidak berdasar. Pemerintah menegaskan surat yang diterbitkan Sekda hanya menjelaskan status pencatatan aset milik Pemprov Lampung dan bukan merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan, izin pembangunan, maupun legalisasi penguasaan lahan.
