BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat bakal menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengurangi sejumlah kewajiban yang masih tertunda.
Dua pos yang menjadi perhatian utama yakni pembayaran kewajiban kepada BPJS Kesehatan dan penyaluran DBH yang masih terutang kepada pemerintah kabupaten/kota di Lampung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, Lampung termasuk daerah yang mendapatkan penyaluran DBH dalam kebijakan tambahan dukungan fiskal pemerintah pusat.
“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Kamis (13/8/2026).
Penyaluran tersebut merupakan bagian dari dukungan fiskal sebesar Rp18,9 triliun yang diberikan pemerintah pusat kepada 546 pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp10 triliun dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar DBH. Sedangkan lebih dari Rp8 triliun merupakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).
Bagi Lampung, tambahan DBH tersebut tidak hanya akan diarahkan untuk mendukung pembangunan. Pemprov juga akan menggunakannya untuk menyelesaikan kewajiban yang masih membebani keuangan daerah.
Marindo menegaskan, pembayaran kewajiban kepada BPJS dan pemerintah kabupaten/kota menjadi prioritas.
“Rencananya kami akan memastikan untuk memprioritaskan kewajiban-kewajiban kami, dalam hal ini kewajiban kepada BPJS dan kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Khusus kewajiban DBH kepada kabupaten/kota, Pemprov Lampung akan mulai melakukan pembayaran secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian utang DBH yang selama ini masih menjadi kewajiban provinsi.
“Kami akan memprioritaskan pembayaran DBH kepada kabupaten/kota sehingga kami bisa mulai mencicil pembayaran utang tersebut,” lanjutnya.
Marindo berharap tambahan dana dari pemerintah pusat bisa segera memberikan dampak terhadap penyelesaian kewajiban tersebut.
“Insyaallah ini bisa segera terwujud agar penyelesaian pembayaran DBH kepada kabupaten/kota bisa terealisasi lebih cepat,” katanya.
Meski sudah memastikan Lampung memperoleh DBH, Marindo belum dapat menyebutkan nominal yang diterima. Perhitungan masih dilakukan karena DBH terdiri dari sejumlah komponen.
“Kalau untuk DBH, pokoknya jumlahnya cukuplah untuk Provinsi Lampung karena ada banyak komponen di dalamnya. Saya belum menjumlahkan total keseluruhannya,” jelasnya.
Untuk angka pastinya, Marindo mengarahkan konfirmasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung.
Sejumlah Kabupaten/Kota Dapat Tambahan DAU
Berbeda dengan DBH, Pemprov Lampung tidak mendapatkan tambahan DAU dalam kebijakan fiskal terbaru tersebut.
Marindo mengatakan, pemerintah pusat menilai alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung telah mencukupi. Namun, tambahan DAU justru diterima sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Lampung.
“Ada sekitar enam sampai tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan DAU,” katanya.
Tambahan tersebut dinilai dapat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Terlebih, pemerintah daerah masih menghadapi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, termasuk PPPK dan PPPK paruh waktu.
“Insyaallah, ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan bagi ASN, PNS, maupun PPPK,” ujarnya.
Marindo menambahkan, penggunaan tambahan DAU telah diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Fokus utamanya adalah pembayaran ASN dan PPPK, sementara apabila terdapat sisa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas daerah.
“DAU tambahan itu kan khusus dialokasikan untuk membayar ASN dan PPPK, serta mungkin ada sedikit sisa dana untuk tambahan kegiatan prioritas daerah lainnya,” katanya.
Pemprov Lampung juga memastikan penggunaan anggaran tetap dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pemanfaatan dana tambahan tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan pemerintah pusat.
“Semua itu nantinya akan diaudit dengan sangat ketat oleh pemerintah pusat. Tentunya, kami akan memastikan bahwa alokasi anggaran yang diterima tersebut akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Marindo.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan fiskal Rp18,9 triliun untuk 546 pemerintah daerah. Kebijakan tersebut salah satunya ditujukan untuk membantu daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.
Dengan adanya tambahan DBH tersebut, Pemprov Lampung kini memiliki tambahan ruang fiskal untuk mengurangi kewajiban yang masih tertunda. Selain kebutuhan pembangunan, pembayaran BPJS dan DBH kepada kabupaten/kota menjadi prioritas penggunaan dana tersebut. (**)
