BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyiapkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal agar tidak ada lagi anak putus sekolah hanya karena tersandung persoalan hukum.
Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico mengatakan, pihaknya akan memperluas intervensi pendidikan hingga ke lapas yang menampung anak usia sekolah.
“Jadi arahan Pak Gubernur, nggak boleh lagi ada anak putus sekolah. Kita diminta membuka akses seluas-luasnya kepada anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan,” kata Thomas saat diwawancarai, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, salah satu bentuk intervensi tersebut dilakukan dengan membuka akses pendidikan di lapas, termasuk Lapas Anak Kota Bandarlampung yang berada di wilayah Tegineneng, Pesawaran.
Thomas menyebut, saat ini sudah ada sekitar 50 anak yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan melalui program SMA Terbuka.
“Sudah ada 50 yang daftar ke kita. Nanti kita akan masukkan di SMA Terbuka,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran akan menyesuaikan kondisi anak yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Guru pamong akan memberikan pembelajaran secara langsung di dalam lapas dengan pola dan waktu belajar yang lebih fleksibel.
Disdikbud Lampung juga tengah menyiapkan kurikulum yang adaptif agar proses pendidikan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu proses pembinaan dan masa pidana yang sedang dijalani anak.
“Guru pamong yang mengajar di lapas, sehingga lebih fleksibel, baik pola maupun waktunya. Kita juga akan coba buat kurikulum yang adaptif dengan anak-anak yang ada di lapas,” jelas Thomas.
Ia menegaskan, pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan disamakan sepenuhnya dengan sekolah reguler. Namun, pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka.
“Lebih fleksibel. Waktu dan polanya juga sudah kami atur, lebih sistematis dan inovatif sesuai dengan kondisi anaknya,” katanya.
Meski tidak berlangsung seperti sekolah pada umumnya dari Senin hingga Jumat, Thomas memastikan pembelajaran tetap memiliki akumulasi waktu belajar dan kurikulum khusus.
“Enggak, hanya beberapa hari setiap bulannya, akumulasinya berapa. Ada kurikulum khususnya,” ungkapnya.
Thomas menambahkan, program tersebut saat ini difokuskan terlebih dahulu kepada anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP dan akan melanjutkan ke jenjang SMA.
Ke depan, intervensi pendidikan juga akan diarahkan kepada anak usia SMP dan SD melalui program pendidikan kesetaraan seperti Paket A dan Paket B, terutama jika daerah belum memiliki sekolah terbuka.
“Kita dorong yang SMP dan SD juga ada Paket A dan Paket B, kalau kabupaten belum punya SMP atau SD Terbuka,” pungkasnya.
Sementara terkait jumlah keseluruhan anak usia sekolah di Lampung yang sedang berhadapan dengan hukum, Thomas mengaku belum memiliki data rinci karena pendataan tersebut berada pada instansi yang menangani pemasyarakatan dan perlindungan anak.
Menurut dia, data tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah anak yang membutuhkan akses pendidikan selama menjalani pembinaan.
Thomas menekankan, persoalan hukum tidak boleh menjadi alasan bagi anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan menyiapkan masa depan.
“Silakan mereka menjalani pidananya, tapi mereka tetap bersekolah karena mereka juga punya masa depan. Itu atensi dari Pak Gubernur,” tegasnya. (**)