BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir dilakukan secara terpadu agar tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Mirza saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Menurut Mirza, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan kawasan pesisir. Selain memiliki garis pantai yang panjang, wilayah Lampung berada di jalur strategis ALKI I dan memiliki sejumlah kawasan teluk yang potensial dikembangkan untuk pariwisata maupun kegiatan ekonomi.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi. Pertanyaannya, sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Mirza.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat menembus lebih dari delapan persen. Untuk mencapainya, sektor pariwisata dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama dengan mendorong wisatawan agar tidak sekadar datang, tetapi juga memperpanjang masa tinggal dan meningkatkan belanja selama berada di Lampung.
Mirza menyebut jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada 2025 mencapai sekitar 27 juta kunjungan, meningkat dibandingkan 17 juta kunjungan pada 2024. Aktivitas pariwisata tersebut juga disebut memberikan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap PDRB Lampung.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Dalam konteks pengembangan pesisir Bandarlampung, Mirza turut menyoroti gagasan pembangunan Waterfront City sepanjang sekitar 27 kilometer. Rencana tersebut telah muncul sejak belasan tahun lalu, tetapi implementasinya belum berjalan maksimal karena melibatkan banyak kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor swasta.
Menurut dia, proyek tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Bandarlampung. Pemerintah provinsi dan dunia usaha harus memiliki arah pembangunan yang sama sehingga penataan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Mirza juga meminta pengembangan pesisir tidak semata-mata mengejar pembangunan fisik. Aspek lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Ia mendorong adanya perencanaan kawasan yang terintegrasi, komitmen lintas sektor, serta target awal yang realistis atau quick wins agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, proyek yang akan ditawarkan kepada investor harus dipersiapkan secara matang. Mulai dari kesesuaian tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan hingga skema pembiayaan harus diselesaikan sehingga proyek tidak berhenti sebagai gagasan.
“Jangan lagi sekadar project idea, tetapi harus menjadi project ready to offer,” ujarnya.
Mirza berharap PII Wilayah Lampung dapat ikut memberikan kepakaran dalam menyusun pembaruan rencana tata ruang kawasan pesisir yang tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyatakan Pemkot siap berkolaborasi dalam penataan kawasan pesisir. Menurut Eva, Bandarlampung memiliki empat kecamatan yang berada di kawasan pesisir dengan potensi yang masih dapat dikembangkan.
Ia juga menyebut terdapat aset sekitar 1,5 hektare yang dinilai dapat ditata dan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kawasan.
“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandarlampung. Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandarlampung,” kata Eva.
Eva menambahkan, pembenahan kawasan pesisir saat ini terus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar. Pemkot antara lain memperkuat jaringan drainase, akses jalan dan layanan air bersih.
Pengembangan kawasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta kesiapan fasilitas akomodasi, termasuk hotel berbintang.
Dengan kolaborasi antara Pemprov Lampung, Pemkot Bandarlampung, PII dan sektor swasta, kawasan pesisir diharapkan tidak lagi hanya menjadi ruang belakang kota, tetapi berubah menjadi kawasan produktif yang mampu menggerakkan pariwisata, investasi dan ekonomi masyarakat. (**)krombak