BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung memastikan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) terus dievaluasi, terutama perusahaan daerah yang belum mampu memberikan keuntungan maupun dividen bagi pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh BUMD menjalankan bisnis sesuai regulasi, core business, serta rencana bisnis yang telah ditetapkan.
Menurut Marindo, potensi kerugian dalam dunia usaha memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Namun, kerugian tersebut tidak boleh sampai menggerus modal yang telah disertakan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Namanya untung rugi dalam sebuah proses bisnis tentunya ada dimungkinkan terjadinya rugi. Tapi rugi tersebut harusnya tidak menggerus dari modal yang disertakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Marindo, Kamis (27-8-2026).
Ia menegaskan, penyertaan modal pemerintah kepada BUMD harus dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat. Targetnya bukan sekadar mempertahankan perusahaan daerah tetap berjalan, tetapi juga memastikan modal yang ditanamkan dapat kembali dan, bila memungkinkan, menghasilkan keuntungan.
“Kalau bisa jangan sampai tergerus atau rugi. Bahkan kalau bisa ada balik modal. Namanya bisnis harusnya ada keuntungan di situ,” tegasnya.
Untuk itu, Pemprov Lampung melakukan pembinaan secara berkala bersama instansi terkait, termasuk Biro Perekonomian dan jajaran asisten yang memiliki tugas dalam pembinaan BUMD.
Marindo menyebut, evaluasi terhadap BUMD dilakukan setiap tahun dengan membandingkan rencana bisnis yang telah disusun dengan realisasi di lapangan.
Ia mengakui posisi pemerintah daerah dalam mempertahankan BUMD tidak sederhana. Di satu sisi, keberadaan BUMD dinilai tetap penting karena terdapat sejumlah aktivitas yang tidak dapat dijalankan pemerintah secara langsung dan membutuhkan badan usaha sebagai pelaksana.
“BUMD ini buah simalakama. Di satu sisi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung, punya urgensi dan kepentingan agar memiliki BUMD,” ujarnya.
Namun, keberadaan BUMD tersebut diharapkan tidak berhenti pada fungsi pelayanan atau pelaksanaan tugas tertentu. Perusahaan daerah tetap dituntut memiliki orientasi bisnis sehingga mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan dividen kepada daerah.
Persoalannya, kata Marindo, harapan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah terus mengevaluasi kinerja masing-masing BUMD agar implementasi bisnis tidak melenceng dari target yang telah ditetapkan.
“Kalau mengikuti rencana bisnisnya saja mungkin sudah diikuti, tapi yang namanya melakukan bisnis tentunya butuh sense, butuh feel bisnis, entrepreneurship yang mungkin tidak semua orang bisa memiliki jiwa bisnis tersebut,” jelasnya.
Marindo menambahkan, Pemprov Lampung saat ini memastikan setiap BUMD telah memiliki jajaran direksi dan komisaris yang diharapkan mampu menjalankan perusahaan sesuai karakter bisnis masing-masing.
Dengan penguatan manajemen tersebut, Pemprov Lampung berharap BUMD tidak lagi sekadar menjadi entitas usaha milik pemerintah daerah, tetapi benar-benar mampu berkembang secara profesional, menjaga modal daerah, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
