BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung ternyata cukup ampuh menarik kendaraan yang menunggak kembali membayar pajak. Jumlah kendaraan menunggak yang melakukan pembayaran melonjak hingga 109 persen selama program berlangsung.
Melihat tingginya respons tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan memperpanjang program keringanan PKB selama dua bulan, dari sebelumnya berakhir 31 Agustus menjadi 31 Oktober 2026.
Perpanjangan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 6/475/VI.03/HK/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melihat tingginya partisipasi masyarakat selama program yang berjalan sejak Juni hingga Agustus 2026.
“Per hari ini kita sudah mengeluarkan SK Gubernur tentang perpanjangan pelaksanaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor. Tetapi ini hanya dua bulan, berarti sampai tanggal 31 Oktober,” kata Saipul, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan catatan Bapenda, sebelum program diberlakukan rata-rata hanya sekitar 2.000 kendaraan menunggak yang melakukan pembayaran setiap bulan. Angka itu kemudian melonjak menjadi 6.000 hingga 6.900 kendaraan per bulan setelah keringanan diberlakukan.
“Untuk kendaraan yang menunggak itu naik hingga 109 persen. Yang tadinya rata-rata hanya 2.000 unit masuk yang menunggak, menjadi 6.000 sampai 6.900 per bulannya,” jelasnya.
Bukan hanya kendaraan yang menunggak, pembayaran dari wajib pajak yang selama ini rutin membayar PKB juga ikut meningkat. Bapenda mencatat kenaikannya sekitar 43 persen dibandingkan rata-rata Januari-Mei 2026.
Pada Januari-Mei, rata-rata sekitar 78.028 kendaraan membayar PKB setiap bulan dengan penerimaan sekitar Rp39 miliar.
Setelah program berjalan, penerimaan dari kendaraan yang rutin membayar meningkat menjadi Rp52,7 miliar pada Juni, Rp54,8 miliar pada Juli, dan Rp56,4 miliar pada Agustus.
Secara kumulatif, sebanyak 355.416 kendaraan tercatat mengikuti program keringanan PKB selama tiga bulan tersebut.
Saipul mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menjadi pertimbangan utama pemerintah memperpanjang program.
“Manfaatnya bagi masyarakat itu dirasakan dan beberapa masyarakat menanyakan kepada kita kenapa kebijakan yang tiga bulan ini tidak sampai akhir tahun. Artinya ada keinginan masyarakat itu diperpanjang,” ujarnya.
Meski mendapat dorongan untuk memperpanjang hingga akhir tahun, Pemprov Lampung hanya memberikan tambahan waktu dua bulan. Kebijakan itu dipilih agar efektivitas program dapat dievaluasi kembali.
“Kenapa tidak dilaksanakan sampai Desember? Ini kan sisa empat bulan lagi, September sampai Desember. Nah, kita buatkan dua bulan dulu, karena biar gampang mengevaluasinya,” jelas Saipul.
Dalam perpanjangan kali ini, Pemprov Lampung juga mengubah besaran keringanan bagi kendaraan yang membayar pajak tepat waktu.
Jika sebelumnya terdapat empat kategori dengan diskon hingga 25 persen, kini skemanya disederhanakan menjadi tiga kategori, yakni keringanan 5 persen, 10 persen, dan 15 persen.
Kendaraan yang membayar PKB tepat waktu mendapatkan keringanan 5 persen. Kendaraan dengan riwayat pembayaran tepat waktu sedikitnya empat tahun berturut-turut dan berusia di bawah 10 tahun memperoleh keringanan 10 persen.
Sedangkan kendaraan berusia lebih dari 10 tahun dengan riwayat pembayaran tepat waktu selama sedikitnya empat tahun berturut-turut mendapat keringanan 15 persen.
“Range-nya antara 5 sampai 15 persen. Kalau yang dulu 5 sampai 25 persen, sekarang 5 sampai 15 persen saja. Kita sederhanakan,” katanya.
Keringanan juga tetap diberikan kepada kendaraan yang memiliki tunggakan. Namun, kewajiban yang harus dibayar dibedakan berdasarkan usia kendaraan.
Untuk kendaraan berusia hingga 20 tahun yang menunggak, pemilik cukup membayar pajak selama 1,5 tahun, yakni satu tahun berjalan ditambah setengah tahun sebagai kewajiban pengganti tunggakan.
“Untuk kendaraan sampai dengan 20 tahun usianya yang menunggak, itu dia membayar 1,5 tahun. Satu tahun berjalan dan setengah tahunnya itu adalah kewajiban dia mengganti tunggakan,” jelasnya.
Sementara kendaraan berusia lebih dari 20 tahun dengan tunggakan cukup membayar pajak untuk tahun berjalan.
“Tetapi kendaraan yang sudah di atas 20 tahun, dia hanya membayar tahun berjalan saja. Itu perbedaannya yang sekarang untuk kendaraan yang menunggak,” terangnya.
Bapenda Lampung akan kembali menggencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak melewatkan tambahan waktu yang diberikan pemerintah.
Saipul meminta pemilik kendaraan segera memanfaatkan program tersebut dan tidak kembali menunda pembayaran hingga tunggakan semakin bertambah.
“Harapan kita masyarakat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin yang dua bulan ini. Karena kita lihat masih ada banyak kendaraan-kendaraan yang tadinya menunggak atau tadinya membayar, sekarang tidak membayar,” katanya.
Ia menegaskan program tersebut bukan pemutihan pajak, melainkan kebijakan keringanan pembayaran dengan skema yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sayang kalau dia sudah nunggak setahun harus dikenakan membayar tunggakan. Jadi sebaiknya mereka memanfaatkan kesempatan ini,” pungkasnya. (**)
