BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Sengketa informasi terkait pengangkatan Kepala Dusun IV Desa Depokrejo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, memasuki babak pemeriksaan saksi ahli.
Dalam persidangan di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Selasa (2/9/2026), mantan Ketua KI Lampung Juniardi menegaskan, kewajiban badan publik dalam memberikan informasi tidak sekadar persoalan administratif.
Menurut Juniardi, badan publik yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban memberikan informasi publik dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Juniardi dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara sengketa informasi dengan register Nomor 006/REG-PS/VII/2026. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Muhammad Fuad, bersama anggota majelis Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Syamsurrizal.
Perkara ini diajukan Reni Sartika, warga Desa Depokrejo, melalui kuasa hukumnya, Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., dari Law Office Dr. Edi R. Harwanto & Associates.
Persoalan bermula dari proses seleksi Kepala Dusun IV. Reni yang memperoleh nilai tertinggi justru tidak ditetapkan sebagai kepala dusun. Jabatan tersebut kemudian diberikan kepada peserta dengan nilai peringkat kedua melalui SK Kepala Kampung Depokrejo Nomor 141/09/D.13/2026 tertanggal 8 April 2026.
Pengangkatan tersebut merujuk pada Surat Rekomendasi Kecamatan serta Surat Persetujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Reni kemudian meminta salinan lengkap dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan tersebut. Namun, informasi yang diberikan badan publik desa disebut belum sepenuhnya memenuhi permintaan.
Di hadapan majelis, Juniardi menjelaskan bahwa kewajiban badan publik menyediakan informasi telah diatur dalam UU KIP. Pasal 9 mengatur informasi yang wajib diumumkan secara berkala, Pasal 10 mengenai informasi yang wajib diumumkan serta-merta, sedangkan Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Sebaliknya, informasi yang dapat dikecualikan diatur dalam Pasal 17. Namun, pengecualian tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena prinsipnya bersifat ketat dan terbatas.
“Prinsip utama keterbukaan informasi adalah bersifat terbuka, cepat dan tepat waktu, biaya ringan, cara yang mudah, pengecualian yang ketat, serta akurat dan benar. Badan publik wajib menyediakan data yang tidak berputar-putar,” papar Juniardi.
Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), badan publik memiliki batas waktu untuk memberikan tanggapan, yakni paling lambat 10 hari kerja.
Persoalannya menjadi berbeda apabila kewajiban tersebut sengaja tidak dijalankan dan menimbulkan kerugian bagi pemohon. Dalam kondisi tertentu, UU KIP juga memuat ketentuan pidana.
Juniardi memaparkan, Pasal 51 UU KIP mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menggunakan informasi publik secara melawan hukum, berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.
Sementara Pasal 52 mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi berkala, informasi serta-merta, atau informasi yang wajib tersedia setiap saat dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman hukumannya berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.
UU KIP juga mengatur ancaman lebih berat untuk pelanggaran tertentu. Pasal 53 memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta terhadap pihak yang dengan sengaja memalsukan informasi publik.
Kemudian Pasal 54 mengatur perbuatan merusak atau memusnahkan dokumen informasi publik dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
Sedangkan membuka informasi yang dikecualikan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.
Meski demikian, Juniardi menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam UU KIP bukanlah langkah pertama dalam penyelesaian sengketa informasi.
Penegakan pidana, dia menjelaskan, pada umumnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir. Mekanisme administratif, seperti pengajuan keberatan kepada PPID dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi, tetap menjadi tahapan yang harus ditempuh.
“Pidana itu bukan pintu pertama. Mekanisme administratif harus dilalui terlebih dahulu. Namun, apabila kewajiban keterbukaan sengaja tidak dipatuhi dan menimbulkan kerugian konkret bagi pemohon, ketentuan pidana dalam UU KIP dapat menjadi relevan,” tegasnya.
Sengketa informasi tersebut kini menjadi perhatian karena informasi yang diminta berkaitan langsung dengan proses pengangkatan Kepala Dusun IV Desa Depokrejo, termasuk dokumen yang menjadi dasar penetapan pejabat terpilih.
Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan majelis KI Lampung sebelum perkara tersebut diputus.