BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan program Satu Desa Satu Sarjana yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Program ini disiapkan untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi warga desa, terutama mereka yang terkendala biaya tetapi memiliki potensi untuk melanjutkan kuliah.
Tak sekadar memberikan bantuan masuk perguruan tinggi, Pemprov Lampung merancang pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa penerima program menyelesaikan kuliahnya.
Namun, sebelum program tersebut benar-benar berjalan, pemerintah masih harus merampungkan sejumlah persoalan, mulai dari mekanisme seleksi penerima, basis data yang digunakan, pilihan perguruan tinggi hingga kemampuan APBD membiayai program secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung Thomas Amirico mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian Gubernur Lampung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita ingin membuka akses. Atensi Pak Gubernur ini merupakan program yang sangat baik dan tentu perlu kita support. Intinya, sekarang kita sedang membuat perencanaannya supaya nanti proses seleksinya tepat dan peruntukannya juga tepat sasaran,” kata Thomas, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, konsep utama program tersebut adalah memastikan setiap desa memiliki setidaknya satu sarjana yang mendapat dukungan pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Intinya ada program Satu Desa Satu Sarjana, memberikan akses dan membantu masyarakat kita supaya bisa melanjutkan pendidikan serta menyelesaikan pendidikannya,” jelasnya.
Meski demikian, siapa yang berhak menerima bantuan belum diputuskan. Pemprov Lampung masih mengkaji mekanisme seleksi agar program tidak salah sasaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan basis data tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk Desil 1 dan Desil 2. Opsi lain yakni melibatkan pemerintah desa melalui mekanisme rekomendasi calon penerima.
“Apakah memang menggunakan data Desil 1 atau Desil 2, atau memang ada skema baru berdasarkan rekomendasi dari masing-masing desa untuk menentukan siapa yang berhak terpilih masuk dalam program Satu Desa Satu Sarjana, itu masih dalam proses pengkajian dan perencanaan,” sebutnya.
Pemprov Lampung menargetkan seluruh persiapan dapat diselesaikan agar program mulai direalisasikan pada 2027. “Mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga belum menetapkan formula final. Namun, skema yang tengah disiapkan mengarah pada pembiayaan kuliah penerima manfaat selama menempuh pendidikan hingga lulus.
“Kita support biaya kuliahnya selama dia berkuliah sampai tamat. Saat ini masih kita buat kajian, termasuk skemanya seperti apa,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan anggaran menjadi salah satu persoalan yang harus dihitung sejak awal. Sebab, beban APBD berpotensi meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang harus dibiayai.
Thomas menjelaskan, mahasiswa yang masuk pada 2027 tidak otomatis berhenti menjadi beban anggaran pada tahun berikutnya. Ketika pemerintah menerima mahasiswa baru, penerima dari tahun sebelumnya juga masih membutuhkan biaya hingga mereka lulus.
“Perencanaannya mulai 2027 dan terus berlanjut. Misalnya tahun 2027 sudah ada mahasiswa yang masuk, kemudian tahun 2028 mereka masih kuliah dan ada mahasiswa baru lagi. Jadi tentu angka bantuannya juga bisa bertambah,” bebernya.
Sebagai ilustrasi, apabila pada tahun pertama dialokasikan Rp10 miliar, kebutuhan pada tahun berikutnya bisa meningkat seiring bertambahnya mahasiswa yang masih menjalani pendidikan.
“Misalnya hari ini kita anggarkan Rp10 miliar, tahun 2028 mungkin bisa menjadi Rp20 miliar karena jumlah mahasiswa yang dibiayai bertambah. Tapi ini tentu masih dalam tahap perencanaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Karena itu, penyusunan program melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Bappeda dan BPKAD, untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tentu ini melibatkan Bappeda, kemudian BPKAD dan bagian keuangan untuk kita carikan formula dan beberapa angka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, termasuk berapa biaya di universitas yang perlu kita anggarkan,” tuturnya.
Thomas menegaskan, program harus dirancang agar tidak hanya bagus pada saat diluncurkan, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang.
“Sehingga nanti program ini benar-benar tepat sasaran dan biayanya juga betul-betul bisa kita anggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Persoalan lainnya adalah pilihan perguruan tinggi. Pemprov Lampung masih mengkaji kampus yang dapat menjadi tujuan penerima program, termasuk kemungkinan mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Nanti akan disesuaikan dengan kampusnya. Bisa saja pilihannya perguruan tinggi negeri atau swasta, karena perguruan tinggi swasta juga harus kita support,” terangnya.
Program ini juga tidak diarahkan sekadar untuk menambah jumlah sarjana di desa. Pemprov Lampung ingin lulusan yang dibiayai pemerintah dapat kembali membawa manfaat bagi daerah asalnya.
Thomas mengatakan, bidang studi penerima diharapkan memiliki keterkaitan dengan potensi dan kebutuhan desa. Dengan begitu, pendidikan yang ditempuh tidak berhenti pada gelar, tetapi dapat diterapkan untuk mendorong ekonomi lokal.
“Tujuannya kita ingin mendapatkan SDM yang produktif, yang berwawasan sarjana dan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di daerahnya masing-masing,” harapnya.
Karena itu, bidang ilmu yang dipilih nantinya diharapkan mempertimbangkan potensi desa, seperti pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi maupun mekanisasi pertanian.
“Tentu bidang ilmu yang mereka ingin tempuh harus disesuaikan dengan potensi desa mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke desa, ilmunya bisa diaplikasikan, misalnya dalam mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, mekanisasi pertanian dan bidang lainnya,” jelasnya.
Jika terealisasi, program Satu Desa Satu Sarjana bukan hanya soal membiayai kuliah. Tantangan sebenarnya adalah memastikan satu sarjana yang dilahirkan dari setiap desa benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar penerima bantuan pendidikan.
“Harapannya, mereka nanti bisa membantu menggerakkan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa,” tutupnya. (**)
