BANDARLAMPUNG (Pusiban.id) — Produksi sektor peternakan Provinsi Lampung sepanjang 2025 tumbuh 5,85 persen. Total produksi tercatat mencapai 428.667,49 ton, naik 23.674,84 ton dibandingkan 2024 yang berada di angka 404.992,65 ton.
Capaian tersebut bahkan jauh melampaui target pertumbuhan produksi yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,36 persen.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan realisasi pertumbuhan 5,85 persen tersebut setara dengan capaian kinerja sebesar 430,15 persen terhadap target.
Namun, angka tersebut bukan berarti produksi peternakan Lampung melonjak hingga 430 persen.
“Angka 430,15 persen merupakan persentase capaian terhadap target kinerja, bukan berarti produksi ternak secara fisik meningkat 430,15 persen,” jelas Lili kepada media, Rabu (9/9/2026).
Pertumbuhan produksi terjadi pada sejumlah komoditas utama. Produksi daging meningkat dari 155.597,90 ton pada 2024 menjadi 165.262,42 ton pada 2025.
Kenaikan cukup tinggi tercatat pada daging kambing yang tumbuh 12,46 persen dan daging domba sebesar 10,28 persen.
Sementara produksi daging sapi tumbuh 0,27 persen, kerbau 3,67 persen dan babi 0,70 persen.
Produksi telur juga ikut mengalami peningkatan. Pada 2025, produksi telur mencapai 259.353,19 ton, naik dari 245.482,01 ton pada tahun sebelumnya atau tumbuh 5,65 persen.
Kenaikan tersebut terutama ditopang produksi telur ayam ras petelur yang tumbuh 6,18 persen.
Produksi susu pun meningkat dari 3.912,74 ton menjadi 4.051,88 ton atau tumbuh 3,56 persen.
Menurut Lili, peningkatan tersebut tidak terlepas dari sejumlah program yang dijalankan DPKH, mulai dari peningkatan populasi dan ketersediaan ternak produktif, pembibitan, peningkatan mutu genetik hingga penguatan reproduksi melalui inseminasi buatan (IB).
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas unggas, dukungan pakan, perbaikan kualitas bibit, penerapan biosekuriti serta pelayanan kesehatan hewan.
Kinerja reproduksi ternak juga menunjukkan capaian signifikan. Kelahiran sapi dan kerbau melalui program inseminasi buatan mencapai 125.350 ekor, jauh di atas target sebanyak 62.726 ekor.
Lili menyebut capaian tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya kesadaran dan kemandirian peternak terhadap manfaat inseminasi buatan.
Meski demikian, angka kelahiran tersebut merupakan jumlah absolut, bukan berarti populasi sapi dan kerbau tumbuh hingga 200 persen.
Hal serupa terjadi pada produksi dan distribusi semen beku. Produksi mencapai 58.236 straw atau 116,24 persen dari target 50.100 straw. Sedangkan distribusinya mencapai 49.843 straw atau 142 persen dari target 35.100 straw.
Penjualan sapi dari UPTD Pembibitan Ternak Sapi juga mencapai 21 ekor atau 191 persen dari target sebanyak 11 ekor.
Lili menjelaskan tingginya capaian sejumlah indikator tersebut tidak terlepas dari cara target kinerja ditetapkan pada awal periode.
Target sebelumnya disusun berdasarkan asumsi perencanaan dan kondisi yang diperkirakan saat dokumen perencanaan dibuat. Untuk 2025, target peningkatan produksi ternak yang semula sebesar 6,95 persen dalam Renstra 2025-2026 kemudian disesuaikan menjadi 1,36 persen dalam Renstra 2025-2029.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Sensus Pertanian 2023.
Target baru sebesar 1,36 persen juga sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan produksi pada 2024 yang hanya 0,17 persen.
Karena itu, tingginya persentase capaian terhadap target tidak serta-merta menunjukkan adanya lonjakan produksi yang ekstrem.
“Selisih antara target dan realisasi tersebut tetap menjadi bahan evaluasi agar penetapan target pada tahun berikutnya semakin presisi dan berbasis data,” kata Lili.
Kondisi serupa terlihat pada produksi produk olahan peternakan. Pada 2025, produksinya tumbuh 14,35 persen, dari 2.202,99 ton menjadi 2.519,14 ton.
Dengan target pertumbuhan hanya 2,5 persen, capaian terhadap target tercatat 574,11 persen.
Salah satu faktor pendukungnya adalah mulai berproduksinya susu sapi Koperasi Juang Jaya Abdi Alam di Lampung Selatan. Koperasi tersebut mendatangkan 50 ekor sapi perah pada Mei 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, DPKH mengakui masih terdapat sejumlah indikator dan kegiatan yang belum mencapai target secara optimal.
Lili mengatakan seluruh indikator dan realisasi kinerja 2025 telah melalui asistensi serta evaluasi bersama Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Lampung.
Data produksi dan kinerja juga telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang, mulai dari tingkat lapangan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
DPKH juga menjelaskan bahwa indikator output pada sejumlah subkegiatan tidak selalu menggambarkan jumlah barang secara fisik. Sebagian merupakan indikator agregat yang mencakup laporan, dokumen, unit dan bentuk keluaran lainnya.
Dalam subkegiatan penjaminan peredaran benih atau bibit ternak, bahan pakan dan pakan, misalnya, kegiatan mencakup bantuan ternak itik, ayam petelur, kambing, pakan konsentrat, obat hewan, desinfektan hingga mesin tetas.
Program tersebut juga disertai bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi. Lokasi, volume serta penerima manfaat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung.
Meski demikian, masih terdapat kegiatan yang belum terserap secara optimal. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), perubahan rencana penggunaan anggaran, keterbatasan waktu pada akhir tahun serta penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
Salah satunya sertifikasi GFP/GBP yang baru terealisasi satu unit usaha dari target dua unit usaha.
Lili mengatakan capaian yang belum maksimal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pada periode berikutnya.
Sementara untuk 2026, DPKH Provinsi Lampung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,341 miliar.
Target tersebut berasal dari sejumlah layanan, seperti penjualan semen beku, ternak bibit kambing dan sapi, pemakaian laboratorium serta layanan sertifikasi.
Target PAD itu meningkat cukup signifikan dibandingkan 2025 sebesar Rp552,032 juta dan 2024 sebesar Rp466,5 juta.
Kenaikan target disusun berdasarkan capaian tahun sebelumnya serta adanya tambahan layanan baru berupa pemakaian laboratorium bidang kesehatan hewan untuk sertifikasi.
Namun, Lili menegaskan PAD tersebut tidak dikelola langsung oleh DPKH untuk membiayai program dan kegiatan.
Pelaksanaan program DPKH tetap bersumber dari alokasi anggaran dalam Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam APBD 2026, pagu DPKH tercatat Rp25,549 miliar. Sebanyak Rp18,091 miliar atau sekitar 70,8 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji, tunjangan ASN dan TPP.
Sementara belanja barang dan jasa, hibah serta belanja modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.
Untuk belanja modal sebesar Rp1,143 miliar, anggaran diarahkan antara lain untuk mendukung ketersediaan pakan, peningkatan layanan laboratorium, penyimpanan obat-obatan, pengolahan limbah peternakan serta pengadaan chopper untuk pengolahan pakan.
Untuk program kesehatan hewan, anggaran pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis mencapai Rp427,332 juta. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan vaksin, obat, antibiotik, desinfektan serta perlengkapan pendukung lainnya.
Sementara anggaran pengujian laboratorium sebesar Rp193 juta digunakan untuk penyediaan alat dan bahan laboratorium.
DPKH juga memastikan rencana pembangunan atau rehabilitasi gedung UPTD senilai sekitar Rp1,11 miliar di Gedong Tataan, Labuhan Ratu, Sidomulyo dan Terbanggi Besar tidak dilaksanakan.
Kegiatan tersebut termasuk dalam anggaran yang diefisiensi saat penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026.
Lili menilai pertumbuhan produksi sebesar 5,85 persen pada 2025 menjadi modal penting bagi Lampung untuk memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani.
Namun, capaian produksi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas perencanaan dan akuntabilitas anggaran.
“Seluruh capaian maupun kekurangan dalam laporan kinerja tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada periode berikutnya,” ujarnya.
DPKH akan terus memperkuat pembibitan, kesehatan hewan, penyediaan pakan, produktivitas serta kelembagaan peternak.
Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, peternak, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya juga akan diperkuat.
Lili berharap pertumbuhan sektor peternakan tidak hanya tercermin dari meningkatnya angka produksi, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan peternak serta menjamin ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Lampung.
“Keberhasilan sektor peternakan tidak hanya diukur dari peningkatan angka produksi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan peternakan mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak dan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.