BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung menegaskan tanah seluas 17.200 meter persegi atau 1,72 hektare di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, merupakan aset negara yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama.
Penegasan itu disampaikan di tengah sengketa kepemilikan lahan yang kemudian berujung pada perkara tindak pidana korupsi. Kemenag menyatakan memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pencatatan aset tersebut, mulai dari akta jual beli, sertipikat hak pakai, warkah pertanahan hingga administrasi BMN.
Riwayat tanah itu bermula dari Akta Jual Beli Nomor 59/C/1981 tertanggal 6 April 1981. Dalam akta tersebut, Departemen Agama membeli tanah dari R. Moh. Sayid melalui Nadirsyah yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
Tanah tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 1186/1982 dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan tertanggal 3 Juli 1982 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia.
Dengan demikian, Kemenag menyatakan tanah tersebut telah memiliki dasar kepemilikan dan administrasi pertanahan sejak lebih dari empat dekade lalu.
Aset seluas 17.200 meter persegi itu kemudian dibukukan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada 1 Januari 2008. Data aset tersebut juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.
Status penggunaan aset selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.6/KN.5/2016 tertanggal 30 Maret 2016.
Persoalan muncul ketika terdapat klaim dari pihak lain terhadap lahan tersebut. Salah satu dasar yang disebut digunakan dalam klaim itu adalah surat yang memuat penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dari Departemen Agama.
Namun, Kemenag membantah keabsahan surat tersebut.
Dalam Surat Keterangan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 216/B.VI/HK.00/1/2024 tertanggal 10 Januari 2024, yang ditandatangani Kepala Biro Umum Kementerian Agama Fesal Musaad, disebutkan bahwa dua surat Nomor 769.SK/DRJ-DPAG/1983 tertanggal 2 Agustus 1983 dinyatakan palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
Kedua surat tersebut masing-masing memuat perihal penyerahan dan pelepasan Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan.
Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar bantahan Kemenag terhadap penggunaan surat itu sebagai dasar untuk menyerahkan atau melepaskan aset negara kepada pihak lain.
Tidak hanya itu, pemeriksaan terhadap warkah Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan juga disebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya penyerahan hak kepada pihak lain.
Dalam warkah tersebut, Kemenag menyebut tidak ditemukan pencoretan, catatan peralihan maupun tanda lain yang menunjukkan hak atas tanah telah dilepaskan atau dialihkan dari Departemen Agama.
Kondisi tersebut juga disebut sejalan dengan sertipikat yang masih mencantumkan Departemen Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung sebagai pemegang hak.
Sengketa atas lahan tersebut kemudian berkembang menjadi perkara pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Dalam perkara tersebut, empat terdakwa telah dijatuhi putusan pada tingkat pertama.
Tiga putusan dibacakan pada 29 April 2026, yakni perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, 86/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, dan 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk.
Dalam perkara Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, Lukman selaku Kepala BPN Lampung Selatan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp500 juta.
Kemudian dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, Theresia Dwi Wijayanti selaku notaris dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda Rp200 juta.
Sementara dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk, Thio Stepanus Sulistio selaku pembeli dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp500 juta.
Dalam perkara Thio, majelis hakim juga menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp54.445.547.000.
Selain itu, Sertipikat Hak Milik Nomor 1098 atas nama Thio Stepanus Sulistio serta Sertipikat Hak Milik Nomor 212 atas nama Supardi yang telah dibalik nama kepada Thio, dirampas untuk negara cq Kementerian Agama Republik Indonesia dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
Perkara berikutnya diputus pada 20 Mei 2026. Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Affandy Masyah Natanarada, yang disebut sebagai penjual tanah sporadik atau tanah yang belum bersertipikat di lokasi Desa Pemanggilan, Natar.
Tanah tersebut dijual kepada Thio Stepanus Sulistio melalui AJB Nomor 156/2008. Dalam perkara tersebut, lokasi tanah yang diperjualbelikan ternyata berada pada bidang yang telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan tertanggal 3 Juli 1982 atas nama Kementerian Agama cq Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan sertipikat pada lokasi yang sama.
Melalui Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk, Affandy Masyah Natanarada dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta.
Keempat perkara tersebut berkaitan dengan proses jual beli dan penerbitan dokumen pertanahan pada lokasi yang diklaim Kemenag sebagai aset negara.
Bagi Kemenag Lampung, rangkaian dokumen tersebut memperkuat dasar bahwa tanah seluas 1,72 hektare di Desa Pemanggilan merupakan aset negara yang sejak 1982 tercatat sebagai tanah dengan Hak Pakai Departemen Agama.
Kemenag juga menegaskan bahwa akta jual beli 1981, Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan, warkah pertanahan, pencatatan BMN, penetapan status penggunaan serta surat keterangan Kementerian Agama menjadi dasar dalam mempertahankan dan memulihkan aset tersebut.
Adapun putusan terhadap para terdakwa yang disebut dalam perkara tersebut merupakan putusan tingkat pertama. Proses hukum selanjutnya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.