LAMPUNG TIMUR (Pusiban.id)–Pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan.
Belakagan seseorang berinisial MP diduga menjadi pengendali proyek di Lampung Timur. MP yang disebut sebagai orang dekat Bupati Ela Siti Nuryamah itu mengendalikan hampir seluruh paket proyek di dinas-dinas.
Dugaan itu diperkuat dengan munculnya isu adanya setoran proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur.
Besaran setorang yang diminta kepada calon kontraktor disebut-sebut mencapai 15 hingga 20 persen.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total paket pekerjaan PUPR Lampung Timur pada 2026 mencapai 269 paket dengan nilai keseluruhan sekitar Rp322,15 miliar.
Anggaran itu disebut berasal dari pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp200 miliar serta anggaran yang bersumber dari APBD Lampung Timur sekitar Rp122 miliar.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku dimintai setoran awal untuk mendapatkan proyek di dinas tersebut.
“Ya benar, kami diminta setoran awal untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat (2/10/2026).
Selain setoran, dia juga mengeluhkan adanya pengendali proyek di lingkungan Pemkab Lampung Timur.
“Hampir semua dinas dipegang oleh MP. Dia orangnya bupati, jadi semua proyek harus melalui dia,” ungkapnya.
Karena itu, dia meminta agar aparat penegak hukum dapat menyoroti proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Timur.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, baik MP atau Pemkab Lampung Timur belum memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Ketua Lampung Corruption Watch (LCW), Juendi Leksa Utama, menegaskan bahwa dugaan praktik culas dalam paket pekerjaan pemerintah tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja sebagai isu liar atau sekadar polemik di ruang publik.
“Informasi terkait dugaan pengondisian dan setoran fee proyek di Dinas PUPR Lampung Timur ini tidak semestinya berhenti menjadi polemik di ruang publik,” kata Juendi, Kamis (1/10/2026).
Menurut Juendi, jika ada pihak-pihak yang mengetahui, mengalami, atau bahkan diminta menyerahkan sejumlah uang demi mendapatkan paket proyek, APH wajib bertindak cepat untuk melakukan verifikasi.
“Apabila terdapat pihak yang mengetahui, mengalami, atau bahkan diminta menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan paket pekerjaan pemerintah, maka informasi ini sudah selayaknya diverifikasi secara serius oleh APH,” tegasnya. (**)