BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pembangunan jalan tol dinilai tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya panjang ruas dan meningkatnya konektivitas antarwilayah. Lebih dari itu, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, dunia usaha, pelaku logistik hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Perspektif tersebut mengemuka dalam pengukuhan Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” di Hotel Grand Mercure, Bandarlampung, Sabtu (3/10/2026).
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat mengatakan, forum tersebut dibentuk sebagai ruang kolaborasi untuk mempertemukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan dan pengelolaan jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurut dia, keberhasilan jalan tol tidak semestinya hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang telah dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang muncul setelah konektivitas tersedia.
Manfaat tersebut mencakup kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, kemudahan akses wilayah, peningkatan produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” jelasnya.
Ayi menambahkan, FGD nasional digelar untuk memetakan berbagai persoalan jalan tol melalui pendekatan berbasis data dan fakta. Pembahasan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, legislatif, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media serta masyarakat.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan berbagai perspektif,” ujarnya.
Sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Forum juga mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, jalan tol memiliki peran penting sebagai pengungkit aktivitas ekonomi daerah. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal jika pembangunan jalan tol terhubung dengan potensi ekonomi yang telah berkembang di wilayah yang dilintasinya.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Dia menyebut Lampung memiliki potensi sebagai destinasi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pengembangan ekosistem jalan tol di daerah tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Haris juga mengungkapkan rencana pelaksanaan Rakernas MTI 2027 di Bandarlampung. Pengukuhan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung menjadi bagian dari persiapan agenda tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandarlampung,” ujarnya.
Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, M Alkautsar mengatakan, forum tersebut lahir dari kebutuhan untuk melihat jalan tol secara lebih luas, bukan semata sebagai proyek pembangunan fisik.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Menurut dia, ekosistem jalan tol melibatkan banyak unsur, mulai pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan, forum tersebut tidak berperan sebagai regulator maupun badan usaha jalan tol. Forum juga tidak dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika muncul persoalan.
Sebaliknya, forum mengambil posisi sebagai jembatan antara regulator dan badan usaha, pemerintah dan masyarakat, kepentingan investasi dan kepentingan publik, serta pengalaman di lapangan dengan kajian akademik.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator,” jelasnya.
Dia menambahkan, independensi intelektual tetap menjadi bagian penting dalam kerja forum. Kritik dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol tetap diperlukan, namun harus didukung data dan diarahkan pada rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dalam kesempatan itu, Alkautsar juga menyinggung perkembangan pembangunan jalan tol nasional yang bermula dari Tol Jagorawi pada 1978 sepanjang sekitar 59 kilometer.
Kini, jaringan jalan tol tidak hanya menjadi penghubung antarkota, tetapi juga bagian dari rantai distribusi dan aktivitas ekonomi.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” tuturnya.
Karena itu, tantangan pembangunan jalan tol ke depan bukan sekadar memperpanjang jaringan, melainkan memastikan kualitas pengelolaan dan pelayanan benar-benar memberikan manfaat kepada pengguna.
Paradigma pembangunan pun dinilai perlu bergeser dari sekadar berorientasi pada infrastruktur menjadi lebih berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Alkautsar turut menyoroti rencana perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dia menyebut Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 mengatur delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara rancangan perubahan SPM diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut antara lain mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, bertambahnya indikator pelayanan dinilai belum otomatis menjamin meningkatnya kualitas layanan yang dirasakan pengguna jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” terangnya.
Menurut dia, penerapan SPM juga perlu memperhatikan karakteristik setiap ruas jalan tol. Kondisi jalan tol dalam kota, antarkota, maupun ruas di Pulau Jawa dan Sumatera memiliki tantangan yang berbeda.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ucapnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, mengidentifikasi persoalan berdasarkan data dan merumuskan solusi bersama.
Dengan begitu, keberhasilan pembangunan jalan tol tidak berhenti pada bertambahnya panjang jaringan, tetapi diukur dari seberapa besar konektivitas tersebut mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat dunia usaha, memperlancar logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (**)