BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) jangan sampai hanya mempercepat pergerakan barang dan orang, tetapi justru membuat nilai ekonomi komoditas Lampung semakin banyak mengalir keluar daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai, keberadaan infrastruktur tol harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
Persoalan tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertajuk “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” sekaligus pengukuhan Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Hotel Grand Mercure Bandarlampung, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Mirza, kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang mencakup Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi memiliki posisi geoekonomi yang sangat strategis. Kawasan ini berada di jalur Selat Sunda yang terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
Posisi tersebut, kata dia, seharusnya tidak berhenti sebagai keunggulan geografis, tetapi diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana kita memanfaatkan posisi strategis ini untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama petani,” kata Mirza.
Ia mengakui pembangunan jalan tol telah memberikan efisiensi terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. Namun, menurutnya, manfaat konektivitas tidak boleh hanya dilihat dari semakin cepatnya barang berpindah dari satu daerah ke daerah lain.
Justru, kata Mirza, pemerintah perlu memastikan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari terbukanya konektivitas tersebut.
Ia mencontohkan sektor pertanian, khususnya komoditas beras di Lampung. Mirza menyinggung laporan Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) mengenai tekanan yang dihadapi sejumlah penggilingan padi lokal setelah konektivitas tol semakin terbuka.
Kemudahan akses dari Pulau Jawa memungkinkan industri berskala besar masuk lebih cepat ke sentra produksi dan menyerap gabah langsung dari petani. Di sisi lain, penggilingan lokal harus menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena konektivitas yang seharusnya memperkuat ekonomi daerah justru berpotensi menggeser pelaku usaha lokal apabila tidak dibarengi kebijakan perlindungan dan penguatan rantai pasok.
“Jangan sampai infrastruktur yang kita bangun justru membuat nilai tambah komoditas daerah keluar dari daerah,” tegasnya.
Menurut Mirza, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan pembenahan ekosistem ekonomi. Jalan tol, misalnya, perlu dihubungkan dengan sentra produksi, kawasan industri, pergudangan, pelabuhan hingga pasar.
Dengan begitu, manfaat jalan tol tidak berhenti pada efisiensi transportasi, tetapi menciptakan mata rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat daerah.
Pelabuhan Panjang
Selain jalan tol, Mirza menyoroti posisi Pelabuhan Panjang sebagai salah satu simpul penting dalam sistem logistik Sumbagsel.
Menurutnya, Pelabuhan Panjang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi pusat logistik yang mampu menopang pergerakan dan ekspor komoditas unggulan dari kawasan Sumbagsel.
Ia menyebut sekitar 30 persen produksi sawit Indonesia berasal dari kawasan tersebut. Potensi itu, menurutnya, harus diikuti dengan kemampuan daerah mengoptimalkan pelabuhan dan industri pengolahan sehingga komoditas tidak sekadar dikirim sebagai bahan mentah.
“Pelabuhan Panjang ini punya potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita meningkatkan utilitasnya dan menghubungkannya dengan pusat-pusat produksi,” kata Mirza.
Ia juga melihat peluang ekonomi dari meningkatnya aktivitas perdagangan dan pelayaran di jalur ALKI I. Selat Sunda memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur penghubung antara Samudra Hindia dan perairan Indonesia bagian barat.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari jalan, pelabuhan, kawasan industri hingga jaringan logistik.
Ekonomi Harus Tumbuh dari Desa
Mirza menegaskan pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan teori trickle down economics, dengan harapan pertumbuhan ekonomi di tingkat atas secara otomatis mengalir kepada masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah perlu membangun kekuatan ekonomi dari bawah, terutama desa yang menjadi basis produksi berbagai komoditas pertanian.
“Kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka ekonomi harus dibangun dari desa. Petani jangan hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi harus mendapatkan nilai tambah dari rantai ekonomi tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus disertai kebijakan yang memastikan masyarakat lokal tetap memiliki ruang dalam rantai ekonomi.
Konektivitas, menurutnya, bukan sekadar persoalan memangkas waktu tempuh. Infrastruktur harus mampu membuka akses pasar, memperkuat usaha lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Jalan tol bukan hanya bagaimana barang cepat sampai. Yang lebih penting, bagaimana nilai ekonomi dari barang itu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (**)
