SUKADANA (Pusiban.id)–Dugaan pengondisian proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) tengah menjadi sorotan.
Bahkan, pada akhir Agustus 2026, dugaan pengondisian proyek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kh Ahmad Hanafiah Sukadana Lamtim telah dilaporkan ke dua institusi: Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.
Sayangnya, setelah satu bulan berlalu, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang nyata. Terutama di Kejati Lampung.
Publik kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk memastikan laporan tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi maupun klarifikasi awal.
Terlebih, laporan yang disampaikan KAMPUD memuat sejumlah dugaan serius yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di antaranya dugaan pengaturan pembagian paket kepada sejumlah perusahaan penyedia serta dugaan adanya komitmen tertentu dalam proses pengadaan.
Karena itu, Polda Lampung dan Kejati Lampung diharapkan segera menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.
Polda dan Kejati pun diminta serius menindaklanjuti laporan dugaan pengondisian 14 paket pengadaan di RSUD KH Ahmad Hanafiah yang dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD).
Sebab, jika memang tidak ditemukan pelanggaran, hasil penelusuran juga penting untuk disampaikan agar tidak menimbulkan prasangka.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai berlarutnya penanganan laporan justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apalagi, perkara yang dilaporkan menyangkut pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan anggaran publik.
Ketidakjelasan mengenai perkembangan laporan berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa ada persoalan tertentu sehingga penanganannya tidak bergerak. Persepsi tersebut tentu harus dijawab dengan transparansi dan kejelasan proses dari aparat penegak hukum.
Karena itu, Polda Lampung dan Kejati Lampung perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan masing-masing laporan.
Terlebih, pengadaan alat kesehatan memiliki kaitan langsung dengan pelayanan publik. Setiap prosesnya harus dapat dipastikan berlangsung transparan, akuntabel, kompetitif dan bebas dari praktik pengaturan yang merugikan keuangan negara.
Setelah laporan diterima dan klarifikasi dilakukan, publik menunggu langkah konkret Polda Lampung dan Kejati Lampung untuk memastikan dugaan tersebut benar-benar ditelusuri berdasarkan data, dokumen dan alat bukti yang ada.
Diberitakan sebelumnya, Proyek Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) tahun anggaran 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Ahmad Hanafiah Lampung Timur (Lamtim) diduga telah dikondisikan.
Berdasarkan informasi yang diterima, belasan proyek pengadaan alkes tersebut diduga dikuasai MP, salah satu orang dekat Bupati Lamtim Ella Siti Nuryamah.
“Ya betul, proyek di rumah sakit dikuasai oleh orangnya dekat bupati,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (2/9/2026).
Selain itu, Plt Direktur RSUD KH Ahmad Hanafiah Eva Susanti yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga diduga terlibat dalam pengondisian.
Sehingga, proyek pengadaan tersebut dapat dimenangkan oleh perusahaan yang telah ditentukan sejak awal.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Plt Direktur RSUD KH Ahmad Hanafiah belum memberikan konfirmasi terkait dugaan tersebut.
Diketahui, dugaan pengondisian proyek itu juga telah dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) ke Kejaksaan Tinggi.
Mereka meminta Kejati Lampung menelusuri proses pengadaan 13 paket alat kesehatan (alkes) dan satu paket electric generating set yang bersumber dari anggaran tahun 2026.
Ketua Umum DPP KAMPUD Seno Aji mengatakan, laporan itu disampaikan berdasarkan hasil investigasi internal organisasi yang menemukan sejumlah indikasi dalam proses pengadaan.
“Kita telah secara resmi mengirimkan surat laporan masyarakat kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung terkait terlaksananya 13 paket pengadaan alat kesehatan dan satu paket electric generating set tahun anggaran 2026 yang diduga telah terjadi praktik kolusi, korupsi dan nepotisme,” kata Seno dalam keterangan pers, Senin (31/8/2026).
Pihaknya menduga terdapat pengaturan pembagian paket pengadaan kepada sejumlah perusahaan penyedia. Enam perusahaan yang disebut dalam laporan KAMPUD yakni Endo Indonesia, Bina Equipment Sejahtera, Aritek Karya Mandiri, Medivindo Sarana Medica, GE Operations Indonesia, dan Pana Indo Alkestama.
KAMPUD juga menyoroti posisi Plt Direktur RSUD KH Ahmad Hanafiah yang disebut merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut.
Seno menduga pengaturan paket tersebut berkaitan dengan adanya komitmen tertentu antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
“Didasarkan pada keterangan dan bukti petunjuk dari PPTK, disinyalir pengkondisian tersebut karena adanya komitmen tertentu yang mengarah kepada mark-up harga kegiatan,” tegasnya.
Atas sejumlah temuan tersebut, KAMPUD meminta Kejati Lampung melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, penganggaran hingga pemilihan penyedia dalam 14 paket pengadaan tersebut.
Mereka berharap laporan masyarakat itu ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi. (**)
