TULANGBAWANG (Pusiban.id) –Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mengambil langkah tegas dengan menyegel area perkebunan PT Sweet Indolampung (SIL) di Kampung Bawang Latak, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulangbawang, Rabu (7/10/2026).
Penyegelan dilakukan setelah DLH Provinsi Lampung menerima laporan mengenai asap kebakaran yang diduga berasal dari pembakaran lahan perkebunan di kawasan tersebut.
Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Lampung, Wawan Sah mengatakan, penyegelan merupakan bagian dari tindakan DLH setelah tim bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) melakukan verifikasi langsung ke lokasi.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, tim DLH Provinsi Lampung bersama PPLH dan didampingi DLH Kabupaten Tulangbawang melaksanakan verifikasi lapangan,” kata Wawan.
Verifikasi dilakukan berdasarkan Surat Tugas Kepala DLH Provinsi Lampung Nomor 600.4.16.1/345/V.10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026.
Setelah melakukan pemeriksaan lapangan, tim DLH kemudian menetapkan tindakan penyegelan pada area perkebunan PT SIL yang berada di titik koordinat -4,523572° lintang dan 105,318659° bujur. Lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera.
Wawan menegaskan, area yang telah disegel tersebut tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang berpotensi memperluas dampak kebakaran. Penyegelan dilakukan sebagai langkah pengendalian agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
“Penyegelan ini dilakukan untuk menghentikan perluasan dampak negatif yang ditimbulkan,” tegas Wawan.
Menurutnya, penyegelan bukan sekadar tindakan di lokasi, tetapi juga menjadi peringatan kepada perusahaan agar segera melakukan langkah mitigasi dan pencegahan kebakaran di area perkebunan lainnya.
“Perusahaan wajib memitigasi serta melakukan pencegahan kebakaran di area lainnya dengan sarana prasarana yang memadai,” ujarnya.
Wawan menilai kewajiban tersebut penting mengingat luasnya areal perkebunan yang dimiliki perusahaan. Karena itu, perusahaan harus memiliki peralatan dan sarana penanggulangan kebakaran yang memadai.
“Dengan luasnya area perkebunan, perusahaan mesti memiliki peralatan yang lengkap untuk mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.
Selain memastikan area yang disegel tidak menimbulkan dampak lanjutan, DLH juga meminta PT SIL menaati seluruh ketentuan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Wawan juga mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak menutup-nutupi kejadian kebakaran di areal perkebunan. Setiap kejadian kebakaran wajib segera dilaporkan kepada instansi lingkungan hidup.
“Seluruh perusahaan wajib melaporkan setiap ada kejadian kebakaran lahan di area perusahaan kepada DLH Provinsi Lampung, DLH Kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidup RI,” tegasnya.
Ada Konsekuensi Hukum
Wawan menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bukan sekadar imbauan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya.
Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 99 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Larangan tersebut juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar serta Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 107 Tahun 2026 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Larangan Pembakaran Sampah secara Terbuka pada puncak musim kemarau di wilayah Lampung.
Dengan penyegelan tersebut, DLH Lampung menegaskan bahwa penanganan dugaan kebakaran lahan di area PT SIL tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan. Perusahaan diminta menghentikan potensi perluasan dampak, melakukan mitigasi, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
