BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Kesepakatan pembayaran hak pekerja yang sebelumnya disepakati bersama hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Kondisi tersebut membuat dua mantan jurnalis Lampung Post, Nurjanah dan Atika Oktaria, berencana mengadukan persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung.
Keduanya mengaku telah mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan sejak 30 Mei 2026. Sebelum hubungan kerja berakhir, kedua pihak sempat menempuh perundingan bipartit untuk menyelesaikan persoalan hak-hak pekerja.
Perundingan tersebut digelar pada 12 Juni 2026 dan menghasilkan kesepakatan mengenai pembayaran hak Nurjanah dan Atika. Dalam kesepakatan itu, perusahaan menyatakan akan membayarkan kewajibannya secara bertahap selama tiga bulan, dengan batas waktu penyelesaian hingga 31 Agustus 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemimpin Perusahaan saat itu, Iskandar Zulkarnain, bersama Manager HRD, Supraptiningsih.
Namun, hingga memasuki Oktober 2026, pembayaran yang menjadi hak kedua mantan pekerja tersebut belum juga diselesaikan seluruhnya.
Nurjanah mengatakan, pihaknya telah berulang kali berkomunikasi dengan HRD untuk menanyakan realisasi pembayaran. Namun, perusahaan menyampaikan alasan kondisi arus kas yang belum memungkinkan untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.
“Kami sudah beberapa kali mencoba melakukan komunikasi dengan perusahaan, namun sampai sekarang hak kami belum juga dipenuhi dengan alasan cashflow yang sedang tidak baik,” kata Nurjanah.
Persoalan tersebut semakin mengecewakan bagi Nurjanah setelah mengetahui perusahaan mendapat suntikan dana dari Media Group untuk membantu pemulihan kondisi perusahaan.
Menurut dia, ketika kembali menanyakan haknya, pihak perusahaan justru menyampaikan bahwa dana tersebut tidak dialokasikan untuk pembayaran hak mantan karyawan.
“Yang membuat kami kecewa, ketika kami menanyakan hak kami, perusahaan justru mengatakan dana itu tidak ada alokasinya untuk kami. Karena kami sudah tidak bekerja di sana, sehingga tidak menjadi prioritas perusahaan,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Atika Oktaria. Dia mengaku telah menghubungi Pemimpin Redaksi Lampung Post, Abdul Ghafur, untuk menanyakan kepastian pembayaran hak yang masih terutang.
Namun, jawaban yang diterimanya justru membuat persoalan tersebut semakin buntu.
“Jawaban Pimred yang membuat saya kecewa, kami tidak lagi menjadi prioritas, tidak ada uang untuk membayar kami,” kata Atika.
Atika menegaskan, persoalan tersebut seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit.
Menurut dia, kesepakatan tersebut tidak hanya memuat skema pembayaran, tetapi juga mencantumkan klausul bahwa perjanjian bersama dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Pada perjanjian itu juga tertulis jika perusahaan siap untuk mendaftarkan perjanjian bersama ini ke Pengadilan Hubungan Industrial agar tidak wanprestasi. Tapi akhirnya justru perusahaan yang melanggar,” katanya.
Karena batas waktu pembayaran yang disepakati telah terlewati dan hak mereka belum juga dilunasi, Nurjanah dan Atika kini mempertimbangkan langkah hukum melalui Disnaker Provinsi Lampung.
Keduanya berharap persoalan tersebut dapat segera dimediasi dan perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. (**)