LAMPUNG TIMUR (Pusiban.id)— Jalan yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah semestinya memberi kepastian bagi masyarakat untuk menikmati infrastruktur yang aman dan tahan lama.
Namun, proyek preservasi ruas Jalan Bumijawa–Tanjung Kesuma Lampung Timur justru menyisakan pertanyaan setelah ditemukan keretakan pada sejumlah bagian rigid beton yang masih dalam tahap pengerjaan.
Retakan tersebut ditemukan di beberapa titik pada badan jalan. Temuan itu pun menjadi sorotan karena proyek yang dikerjakan menggunakan anggaran Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak mencapai Rp61.790.371.878,35.
Proyek dengan panjang penanganan sekitar 10,8 kilometer dan lebar lima meter itu dikerjakan oleh PT Way Kawat Abadi.
Persoalannya bukan sekadar soal munculnya retakan pada permukaan beton. Dalam konstruksi rigid pavement, keretakan merupakan kondisi yang perlu dilihat secara teknis untuk mengetahui apakah sifatnya masih dalam batas yang diperbolehkan atau justru mengindikasikan persoalan pada proses konstruksi.
Di sinilah pengawasan proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah menjadi penting.
Sebab, kualitas jalan beton tidak berdiri pada hasil pengecoran semata. Kondisi tanah dasar, pekerjaan lapisan fondasi, mutu material, komposisi dan pengujian beton, proses pencampuran serta pengecoran, pemadatan, pembentukan sambungan, hingga perawatan beton atau curing merupakan rangkaian yang saling berkaitan.
Jika salah satu tahapan tidak memenuhi persyaratan teknis, dampaknya dapat muncul pada kualitas akhir konstruksi.
Karena itu, kemunculan retakan ketika pekerjaan masih berlangsung semestinya segera diikuti pemeriksaan teknis. Bukan hanya untuk menentukan apakah bagian yang retak perlu diperbaiki, tetapi juga untuk memastikan penyebabnya dan memastikan pekerjaan berikutnya tidak mengalami persoalan serupa.
Warga Minta Jangan Sekadar Ditambal
Kekhawatiran tersebut disampaikan salah satu warga Bumijawa. Menurut dia, kondisi jalan yang mengalami keretakan perlu diperiksa secara menyeluruh agar persoalan tidak sekadar ditangani secara kasatmata.
Ia meminta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan melakukan evaluasi mulai dari kondisi tanah dasar hingga proses perawatan beton.
“Kami mengindikasikan pekerjaan perlu dilihat kembali secara teknis, mulai dari fondasi tanah yang masih labil, proses pengecoran, pemadatan hingga curing. Harapannya pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar, spesifikasi teknis dan RAB,” jelasnya.
Permintaan tersebut menjadi penting karena masyarakat telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan jalan yang layak.
Bagi warga, proyek ini bukan sekadar pekerjaan fisik yang tercatat dalam dokumen anggaran. Jalan Bumijawa–Tanjung Kesuma merupakan akses yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Karena itu, harapan masyarakat sederhana: setelah diperbaiki dengan anggaran besar, kondisi jalan tidak kembali bermasalah dalam waktu singkat.
“Kami sudah berpuluh-puluh tahun menunggu perbaikan jalan ini. Jangan sampai sudah diperbaiki, jalan kembali rusak,” katanya.
Retakan Memunculkan Pertanyaan soal Pengawasan
Temuan retakan kemudian membawa persoalan pada satu titik yang lebih mendasar: sejauh mana pengawasan dilakukan sejak pekerjaan dimulai?
Dalam proyek konstruksi pemerintah, keberadaan konsultan pengawas bukan sekadar formalitas administrasi. Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan pekerjaan penyedia jasa sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan dan ketentuan kontrak.
Karena itu, ketika keretakan ditemukan pada bagian rigid beton yang masih dalam proses pembangunan, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pengawas.
Apakah retakan tersebut sudah ditemukan dan dicatat sebelumnya?
Apakah konsultan pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap bagian yang mengalami keretakan?
Apa penyebab teknisnya? Bagaimana hasil pengujian mutu beton?
Apakah ketebalan dan mutu beton sesuai dengan dokumen kontrak?
Bagaimana kondisi lapisan fondasi serta tanah dasar di bawah beton?
Dan yang tidak kalah penting, siapa yang akan menanggung konsekuensi apabila bagian pekerjaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi spesifikasi teknis?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab karena proyek tersebut menggunakan uang publik dalam jumlah besar.
Rp61,79 Miliar Bukan Angka Kecil
Nilai kontrak Rp61,79 miliar membuat kualitas pekerjaan menjadi sesuatu yang tidak seharusnya hanya dinilai dari apakah jalan sudah dicor atau belum.
Publik memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah setiap rupiah yang dibayarkan kepada penyedia jasa menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.
Dengan panjang pekerjaan sekitar 10,825 kilometer, proyek tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur dengan cakupan cukup besar. Maka, pengawasan terhadap mutu seharusnya berjalan seiring dengan progres fisik.
Retakan yang ditemukan di lapangan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau kegagalan konstruksi. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan teknis secara terbuka dan terdokumentasi.
Apalagi jika bagian yang mengalami keretakan merupakan konstruksi yang belum sepenuhnya selesai.
Dalam konteks ini, penanganan terhadap retakan juga menjadi indikator penting. Apakah penyedia jasa akan melakukan pembongkaran dan pengecoran ulang pada bagian yang tidak memenuhi standar, melakukan perbaikan sesuai metode teknis yang direkomendasikan, atau menyatakan keretakan tersebut masih berada dalam batas toleransi?
Jawaban atas persoalan tersebut semestinya didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian, bukan sekadar penilaian visual.
Publik Menunggu Penjelasan Pemkab Lampung Timur
Temuan di lapangan kini menempatkan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada posisi penting untuk memberikan penjelasan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek bernilai Rp61,79 miliar itu diawasi, bagaimana mutu pekerjaan diuji, dan langkah apa yang diambil ketika ditemukan indikasi persoalan pada konstruksi.
Terlebih, jalan tersebut telah lama dinantikan masyarakat. Jangan sampai persoalan kualitas baru menjadi perhatian setelah proyek selesai dan kerusakan semakin meluas.
Hingga berita ini diterbitkan, konsultan pengawas belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan keretakan tersebut.
Media ini juga masih berupaya meminta konfirmasi kepada PT Way Kawat Abadi selaku penyedia jasa, PPK, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengenai penyebab keretakan, hasil pemeriksaan teknis, mutu beton, metode penanganan, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap bagian pekerjaan yang mengalami keretakan.
Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. (**)