BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan instruksi gubernur (Ingub) untuk memperketat pengawasan pembelian solar bersubsidi, terutama bagi kendaraan roda enam ke atas. Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disiapkan untuk mencegah pengisian berulang yang berpotensi memperpanjang antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pengawasan tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk merespons antrean solar yang terjadi di sejumlah SPBU. Pemerintah juga akan melibatkan kepolisian, Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), serta pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Mirza, pembahasan telah dilakukan bersama sejumlah pihak terkait. Pengawasan terhadap kendaraan roda enam ke atas bahkan direncanakan mulai diterapkan pada Selasa (13/10/2026), sembari menunggu penyelesaian instruksi gubernur.
“Mulai besok dipraktikkan, kendaraan roda enam dan ke atas akan kita awasi agar tidak terjadi antrean akibat pengisian berkali-kali. Salah satunya dengan mengecek STNK,” kata Mirza, Senin (12/10/2026).
Selain pemeriksaan dokumen kendaraan, Pemprov Lampung meminta penegakan peraturan daerah mengenai pembatasan jam operasional kendaraan roda enam ke atas di Kota Bandar Lampung.
Mirza menegaskan, aturan tersebut perlu dijalankan agar kendaraan berat tidak melintas di wilayah kota pada jam-jam yang telah dibatasi.
“Kedua, saya minta perda di Kota Bandar Lampung ditegakkan. Kendaraan roda enam ke atas ada pembatasan jam masuk, sehingga aturan itu harus dijalankan,” ujarnya.
Di tengah antrean yang terjadi, pemerintah juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam tata niaga distribusi BBM bersubsidi. Mirza menyebut permintaan BBM mengalami kenaikan hampir 15 persen. Namun, peningkatan konsumsi tersebut tidak boleh serta-merta menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan penyaluran.
“Antrean ini memang terjadi karena permintaan naik. Tapi kita juga tidak ingin persoalannya hanya dianggap karena permintaan meningkat, padahal mungkin ada pelanggaran. Kita harus menjaga agar tidak ada penyalahgunaan distribusi BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak,” tegasnya.
Untuk mendukung pengawasan, Pemprov Lampung akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah juga mengajak masyarakat mendukung langkah penertiban agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Satpol PP kota dan kabupaten juga akan kita minta membantu. Saya minta dukungan masyarakat demi ketertiban dan kelancaran distribusi BBM,” katanya.
Mirza berharap instruksi gubernur dapat diselesaikan pada Senin sehingga penerapannya bisa dimulai keesokan harinya. Ia juga meminta Hiswana Migas menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, koordinasi seluruh pihak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika antrean solar mulai mengganggu aktivitas pengguna jalan dan kendaraan yang membutuhkan BBM untuk operasional.
“Sudah saya minta rekan-rekan Hiswana Migas menjalankan tugas, kewajiban, dan hak masing-masing demi menjaga kepercayaan masyarakat. Sekarang masyarakat yang terdampak,” tuturnya.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan di lapangan. Pemeriksaan STNK dan penertiban jam operasional kendaraan perlu diikuti pengawasan distribusi agar pembatasan tidak sekadar mengurai antrean, tetapi juga memastikan solar bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak. (**)
