BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperketat pengawasan penyaluran solar bersubsidi dengan menempatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di 37 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Bandar Lampung.
Setiap SPBU akan dijaga dua personel untuk membantu memeriksa kesesuaian data kendaraan dengan QR Code yang digunakan saat membeli solar bersubsidi. Pengawasan itu dijadwalkan mulai Rabu (14/10/2026).
Kepala Satpol PP Provinsi Lampung Gadryanto Abung mengatakan, penempatan personel tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan gubernur untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Mulai besok anggota sudah turun di 37 SPBU di Bandar Lampung yang menjual solar. Untuk satu SPBU akan ada dua anggota yang bersiaga,” kata Gadry, Selasa (13/10/2026).
Sebelum pengawasan diberlakukan, Satpol PP terlebih dahulu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pengelola SPBU dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan di sejumlah SPBU di Bandarlampung. Diantaranya kawasan Pahoman, Sukaraja, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan Kupang Kota.
“Hari ini masih sosialisasi dulu karena ada juga SPBU yang belum terinfokan dari Pertamina. Ada juga SPBU yang sudah melakukan imbauan untuk truk roda enam ke atas,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gadry menyebut, banyak kendaraan besar dari luar Bandarlampung ikut mengantre untuk mendapatkan solar bersubsidi. Kondisi itu diduga berkaitan dengan sulitnya memperoleh solar di sejumlah daerah.
“Kendaraan yang mengisi solar ini memang banyak berasal dari luar Kota Bandar Lampung. Bahkan banyak SPBU yang kosong juga sehingga ketika ada stok ini langsung antre,” sebutnya.
Temuan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan distribusi solar bersubsidi. Pemeriksaan administrasi kendaraan diharapkan membantu memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan, meski persoalan antrean dan ketersediaan stok di lapangan juga perlu mendapat perhatian.
Pengawasan itu mengacu pada Instruksi Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Satpol PP ditugaskan memeriksa kesesuaian identitas kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan QR Code yang digunakan untuk membeli solar bersubsidi.
Hasil pemeriksaan wajib dicatat dan dilaporkan kepada gubernur secara berkala.
Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta PT Pertamina Patra Niaga Retail Lampung.
Gubernur Lampung menginstruksikan bupati dan wali kota untuk mendukung pemeriksaan di wilayah masing-masing serta mengoordinasikan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Retail Lampung diminta mengoordinasikan penyampaian informasi kepada pengelola SPBU, mendukung pemeriksaan dan pencatatan hasil pengawasan, serta memastikan penyaluran solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. (**)
