BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Provinsi Lampung terancam habis pada 24 November 2026, sementara kuota Pertalite diprediksi hanya bertahan hingga 18 Desember 2026. Tanpa tambahan kuota atau relaksasi dari pemerintah, penyaluran BBM bersubsidi terancam dibatasi dan antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berpotensi semakin panjang.
Ancaman tersebut muncul di tengah tren peningkatan konsumsi BBM bersubsidi di Lampung. Data PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan rata-rata penyaluran harian Biosolar terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dari 2.179 kiloliter (KL) per hari pada Januari-April menjadi 2.511 KL per hari pada Mei-Agustus 2026.
Konsumsi kembali meningkat pada September hingga 4 Oktober 2026, dengan rata-rata penyaluran mencapai 2.681 KL per hari. Angka ini menunjukkan kebutuhan Biosolar terus membesar, sementara sisa kuota semakin terbatas.
Hingga 4 Oktober 2026, realisasi penyaluran Biosolar tercatat 661.460 KL dari kuota 798.685 KL. Artinya, kuota yang tersisa hanya 137.225 KL.
Dengan pola konsumsi tersebut, kuota Biosolar diperkirakan habis pada 24 November 2026 jika tidak ada penambahan kuota atau relaksasi.
Kondisi serupa juga mengancam penyaluran Pertalite. Rata-rata penyaluran harian yang semula 1.896 KL pada Januari-April meningkat menjadi 2.096 KL pada Mei-Agustus, kemudian naik lagi menjadi 2.116 KL per hari pada September hingga 4 Oktober 2026.
Realisasi penyaluran Pertalite hingga 30 September 2026 mencapai 557.152 KL dari kuota 715.912 KL. Dengan demikian, sisa kuota tercatat 158.760 KL dan diperkirakan habis pada 18 Desember 2026 apabila tidak ada penyesuaian kuota.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, membenarkan ancaman habisnya kuota kedua jenis BBM bersubsidi tersebut berdasarkan perhitungan yang ada.
“Sampai dengan bulan ini, kalau tidak ada tambahan atau relaksasi, maka Biosolar akan habis pada 24 November. Sedangkan untuk Pertalite, itu akan habis pada 18 Desember,” ujar Budhi saat dimintai keterangan, Selasa (13/10/2026).
Budhi berharap pemerintah segera memberikan tambahan kuota atau relaksasi bagi Lampung agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
Sebab, jika kuota tidak bertambah, Pertamina Patra Niaga perlu menyesuaikan penyaluran harian. Konsekuensinya, pasokan yang tersedia di SPBU bisa semakin terbatas dan antrean kendaraan berpotensi bertambah.
“Kalau tidak ada itu, berarti Pertamina harus segera mulai menurunkan kuota hariannya. Namun, tentu saja itu akan mengakibatkan antrean menjadi lebih banyak lagi,” katanya.
Budhi menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan skenario pengurangan distribusi harian jika kuota yang tersedia tidak mencukupi. Namun, hingga saat ini skenario tersebut belum diterapkan.
“Kita berharap ada tambahan kuota atau ada relaksasi yang diberikan untuk Provinsi Lampung,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2026 kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Total tambahan yang diajukan mencapai 192.775 KL, terdiri dari 120.384 KL untuk Biosolar dan 72.391 KL untuk Pertalite.
Usulan tersebut menjadi krusial karena tanpa tambahan kuota atau relaksasi, Lampung menghadapi risiko keterbatasan penyaluran BBM bersubsidi sebelum tahun anggaran berakhir. Di sisi lain, pengurangan distribusi harian justru berpotensi memperburuk antrean yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah SPBU. (**)
