BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual biosolar di Bandarlampung ternyata tidak serta-merta disebabkan persoalan QR Code maupun ketidaksesuaian dokumen kendaraan.
Hasil monitoring awal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung justru menemukan persoalan lain: banyak kendaraan angkutan berat dari luar daerah masuk ke Bandarlampung untuk mendapatkan biosolar.
Temuan tersebut diperoleh setelah Satpol PP menerjunkan 74 personel untuk mengawasi penyaluran biosolar di 37 SPBU di Kota Bandarlampung, Rabu (14/10/2026).
Setiap SPBU ditempatkan dua personel untuk memantau penyaluran biosolar sekaligus mengamati pergerakan dan antrean kendaraan.
Kepala Satpol PP Provinsi Lampung, Gadriyanto Abung, mengatakan, dari pemantauan hari pertama, kendaraan roda enam ke atas mendominasi antrean di sejumlah SPBU.
Yang menjadi perhatian, kendaraan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Bandarlampung. Sebagian datang dari kabupaten maupun daerah lain di luar kota.
“Temuan kami di lapangan, banyak kendaraan roda enam ke atas yang masuk ke Bandarlampung untuk mengisi biosolar. Ini diduga karena stok biosolar di luar Kota Bandarlampung sangat minim,” kata Gadriyanto.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan pencari biosolar terkonsentrasi di Bandarlampung.
Kendaraan yang sebelumnya beroperasi di luar daerah, kata dia, memilih kembali ke Bandarlampung untuk mengisi BBM setelah tidak mendapatkan biosolar di wilayah tempat mereka beroperasi.
“Ketika mereka selesai beroperasi di luar daerah, mereka kembali ke Bandarlampung untuk mengisi BBM. Akibatnya, antrean akhirnya terkonsentrasi di sini,” ujarnya.
Temuan ini sekaligus membantah dugaan awal bahwa panjangnya antrean biosolar semata-mata berkaitan dengan persoalan administrasi kendaraan.
Gadriyanto menegaskan, berdasarkan monitoring yang dilakukan sejak Selasa hingga Rabu, pihaknya belum menemukan ketidaksesuaian antara QR Code dan STNK kendaraan yang melakukan pengisian biosolar.
“Sejauh monitoring kami sejak kemarin hingga hari ini, belum ada temuan terkait ketidaksesuaian QR Code dengan STNK. Jadi, persoalan yang kami lihat lebih mengarah pada banyaknya kendaraan dari luar daerah yang datang ke Bandarlampung untuk mendapatkan biosolar,” tegasnya.
Keterangan sejumlah pengemudi yang ditemui petugas juga mengarah pada persoalan ketersediaan stok.
Mereka mengaku kesulitan mendapatkan biosolar di sejumlah SPBU luar Bandarlampung karena stok kosong atau terbatas. Kondisi itu membuat mereka mencari SPBU lain, termasuk di wilayah ibu kota provinsi.
Satpol PP kini tidak hanya mengawasi kesesuaian administrasi kendaraan, tetapi juga memetakan pola antrean dan asal kendaraan yang mengisi biosolar.
Pengawasan dilakukan di 37 SPBU dengan menempatkan dua personel di setiap lokasi. Petugas diwajibkan berada di lokasi selama aktivitas penjualan biosolar berlangsung.
“Selama pengisian atau penjualan biosolar masih berlangsung, mereka wajib standby di lokasi. Kalau penjualan sudah tidak ada, anggota bisa beristirahat. Tetapi ketika kendaraan kembali datang dan aktivitas pengisian berlangsung lagi, mereka wajib standby,” jelasnya.
Pengawasan tersebut akan dilakukan secara bergantian. Sebanyak 74 personel yang bertugas pada hari pertama akan digantikan 74 personel lainnya pada hari berikutnya.
Sementara untuk wilayah di luar Bandarlampung, Satpol PP Provinsi Lampung masih berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kota.
Koordinasi itu diperlukan untuk mengetahui kondisi stok biosolar di masing-masing daerah sekaligus memastikan apakah antrean di Bandarlampung memang berkaitan dengan kekosongan biosolar di daerah lain.
Gadriyanto mengatakan, berdasarkan laporan sementara hingga Rabu sore, masih terdapat sejumlah SPBU di luar Bandarlampung yang mengalami kekosongan biosolar.
“Untuk di luar Kota Bandarlampung, kami masih koordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kota. Dari laporan yang kami terima hingga sore ini, ada SPBU yang stok biosolarnya kosong,” pungkasnya. (**)
