BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai Rp2,6 triliun atau 65,26 persen dari target hingga 12 Oktober 2026. Namun, di balik capaian tersebut, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) justru masih tertinggal. Dari target sekitar Rp1,3 triliun, realisasinya baru Rp479,01 miliar atau 39,15 persen.
Rendahnya penerimaan pajak kendaraan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Lampung. Pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat sekitar 751.000 kendaraan dari total 2.075.000 unit yang terdata di Lampung dalam kondisi mati pajak.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan rendahnya realisasi PKB tidak semata-mata disebabkan kurangnya potensi kendaraan bermotor. Menurut dia, tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun turut memengaruhi penerimaan daerah.
“Jumlah kendaraan di Lampung yang mati pajak itu jumlahnya ada 751.000 unit dari total jumlah kendaraan yang tercatat ada 2.075.000 unit kendaraan,” kata Saipul, Jumat (23/10/2026).
Meski demikian, besarnya jumlah kendaraan yang menunggak pajak juga menyisakan persoalan mendasar: apakah seluruh kendaraan dalam basis data tersebut masih aktif dan benar-benar menjadi potensi penerimaan PKB di Lampung?
Saipul mengakui, data kendaraan yang tercatat belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Sebagian kendaraan kemungkinan sudah berpindah tangan, pindah wilayah, rusak, bahkan hilang.
“Kalau dari sisi potensi di database kita memang ada kendaraan 2.075.000 itu. Tetapi kemungkinan besar memang kendaraan itu sudah berpindah tangan, sudah pindah, sudah rusak, sudah hilang. Ini yang memang harus kita validasi,” ujarnya.
Bapenda pun berencana memvalidasi data kendaraan untuk memastikan jumlah objek pajak yang benar-benar masih aktif. Langkah ini penting agar perhitungan potensi dan penetapan target penerimaan tidak sekadar bertumpu pada angka dalam basis data, tetapi juga mencerminkan kondisi riil.
Di sisi lain, Saipul menilai perubahan pola penegakan aturan dan kebiasaan masyarakat menunggu pemutihan pajak ikut memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
“Kalau kita lihat dari sisi kepatuhan secara nasional, wajib pajak itu kepatuhannya menurun. Memang pemberian sanksi bagi mereka itu tidak dilakukan. Siapa yang bawa kendaraan di jalan umum tidak membayar pajak diberikan sanksi? Sekarang kan enggak ditilang,” jelasnya.
Dia juga menyebut masyarakat telah terbiasa dengan program pemutihan yang beberapa kali diberlakukan. Akibatnya, sebagian wajib pajak cenderung menunda pembayaran dengan harapan program serupa kembali digelar.
“Mereka terbiasa dengan pemutihan, padahal sekarang pemutihan kita tidak ada lagi. Oleh karena itu kita menyarankan agar masyarakat membayar pajak sekarang, dalam kondisi kita sudah melakukan berbagai relaksasi,” katanya.
Untuk mendongkrak penerimaan, Bapenda Lampung menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pembaruan data kendaraan, program relaksasi, hingga perluasan akses pembayaran.
Saipul mengatakan layanan pembayaran akan terus didekatkan kepada masyarakat melalui Samsat Keliling dan layanan drive thru. Bapenda juga sedang menyiapkan aplikasi pembayaran pajak kendaraan secara daring sebagai alternatif layanan yang sudah tersedia.
“Kita buat Samling, drive thru. Kita lagi mau mempersiapkan pembayaran secara online juga pakai aplikasi yang versi kita selain SIGNAL yang sudah ada,” ujarnya.
Namun, upaya meningkatkan penerimaan PKB tidak cukup hanya dengan memperbanyak kanal pembayaran. Akurasi data kendaraan, kemudahan pelayanan, serta kebijakan yang mampu mendorong kepatuhan juga menjadi faktor penting agar potensi pajak benar-benar berubah menjadi pendapatan daerah.
Sementara itu, secara keseluruhan PAD Lampung telah terealisasi Rp2,6 triliun atau 65,26 persen dari target. Penerimaan tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp2,1 triliun atau 65,83 persen, retribusi daerah Rp385,3 miliar atau 77,29 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp40,5 miliar atau 20,13 persen, serta lain-lain PAD yang sah Rp84,6 miliar atau 79,97 persen.
Dari komponen pajak daerah, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp366,08 miliar atau 93,46 persen, sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp852,42 miliar atau 98,96 persen.
Pajak air permukaan tercatat Rp12,71 miliar atau 127,15 persen, pajak rokok Rp388,05 miliar atau 54,96 persen, pajak alat berat Rp2,8 miliar atau 127,02 persen, serta pajak opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Rp3,59 miliar atau 173,18 persen.
Kontras capaian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penerimaan daerah tidak merata pada semua jenis pajak. Ketika sejumlah pos penerimaan telah mendekati atau bahkan melampaui target, PKB justru masih jauh tertinggal.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran, tantangan Pemprov Lampung bukan hanya mengimbau masyarakat membayar pajak, melainkan memastikan data potensi akurat dan kebijakan yang ditempuh efektif meningkatkan kepatuhan. Sebab, target penerimaan yang tinggi tidak akan banyak berarti jika ratusan ribu kendaraan tetap tercatat menunggak tanpa penanganan yang terukur. (**)
