BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa bertajuk “Rapor Merah Kabinet Prabowo-Gibran” di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026). Mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi saling dorong saat massa mendesak masuk ke area gedung DPRD.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB itu berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Meski situasi sempat memanas, demonstrasi berakhir tanpa kericuhan lebih lanjut.
Namun, berakhirnya aksi bukan berarti tuntutan mahasiswa selesai. Mereka justru mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar pada Rabu (28/10/2026).
“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak pada tanggal 28 Oktober. Kami ingin ada pemerintah dan wakil rakyat yang mendengarkan tuntunan kami,” kata Jenderal Lapangan Kamal.
Sebelum mengakhiri aksi, mahasiswa mendesak agar diberi ruang untuk menyampaikan pernyataan sikap dengan duduk di tangga Kantor DPRD Lampung. Situasi tersebut memicu aksi saling dorong dengan polisi.
Dalam demonstrasi itu, mahasiswa melontarkan kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi BBM subsidi, kenaikan beban ekonomi masyarakat, hingga persoalan pendidikan dan militerisme di Papua.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengusut dugaan praktik pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, serta menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Terkait BBM subsidi, mahasiswa menuntut jaminan ketersediaan pasokan dan transparansi data penyaluran agar distribusinya tepat sasaran hingga ke SKPPRI.
Di sektor ekonomi, massa mendesak penurunan harga bahan pokok, perbaikan tata kelola kebutuhan ekonomi, serta pemulihan persaingan pasar guna mendukung investasi.
Mahasiswa juga menuntut penghentian militerisme di Papua serta penyelenggaraan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Rencana aksi lanjutan pada 28 Oktober menjadi peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat bahwa mahasiswa masih menuntut respons atas berbagai persoalan tersebut. Mereka mengancam kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa lebih besar jika aspirasi yang disampaikan tidak mendapat perhatian. (**)
