BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Galang Putra Rahman resmi menjabat Wakil Bupati Waykanan setelah dilantik Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Lantai 3 Gedung Balai Keratun, Jumat (30/10/2026).
Pengangkatan Galang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3264 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Way Kanan.
Dalam prosesi pelantikan, Gubernur mengingatkan, pentingnya kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya diminta membangun komunikasi yang baik, menjaga keharmonisan, serta menyelaraskan pembagian tugas agar pembangunan daerah berjalan efektif.
Mirza menegaskan, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang solid dan memiliki arah kerja yang sama, bukan pemimpin yang berjalan sendiri-sendiri.
“Kepada Saudari Bupati, berikan ruang dan peran yang jelas kepada Wakil Bupati agar roda pemerintahan Way Kanan berjalan semakin efektif. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa keduanya akan mampu berkomunikasi dengan baik, bahu-membahu, bersinergi, dan berkolaborasi untuk membangun Way Kanan ke depan,” kata Mirza.
Selain menekankan sinergi kepemimpinan, Mirza menitipkan tiga hal kepada Wakil Bupati dalam menjalankan amanahnya. Pertama, membantu Bupati membina aparatur sipil negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk menerapkan sistem merit, menjaga netralitas, dan menegakkan disiplin birokrasi.
Kedua, menjaga integritas dengan tidak melakukan korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga tingkat kampung.
“Turunlah ke lapangan, dengarkan aspirasi masyarakat sampai ke tingkatan kampung. Dari sanalah kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran akan lahir,” pesannya.
Gubernur juga meminta Pemkab Way Kanan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menyebut pembangunan dapur untuk mendukung pelaksanaan MBG di Provinsi Lampung telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut diharapkan memperluas penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Namun, Mirza mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar pelaksanaan program, tetapi juga memastikan kualitas makanan, standar operasional prosedur (SOP), serta pengawasan terhadap dapur penyedia makanan.
“Jaga kualitas, jaga SOP, dan pengawasan dapur-dapur agar program ini bisa berjalan dengan baik sampai kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan program tersebut,” tegasnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga menjadi perhatian. Mirza berharap koperasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu pemasaran hasil pertanian.
Dia menegaskan, subsidi pemerintah harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Selain itu, KDMP diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan mengakomodasi potensi ekonomi masyarakat di sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza turut menyoroti potensi besar Way Kanan di bidang pertanian dan perkebunan. Menurutnya, peningkatan produksi komoditas harus diikuti pengolahan dan pengembangan industri agar menghasilkan nilai tambah bagi petani.
“Way Kanan punya potensi yang sangat besar di bidang pertanian dan perkebunan. Tapi hari ini produksi saja tidak cukup. Potensi ini harus bisa dikelola, diolah, dan dimaksimalkan agar memberikan nilai tambah bagi petani serta menggerakkan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kampung,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Way Kanan diminta memperkuat sinergi dengan Pemprov Lampung, termasuk melalui program Desa Kumaju yang dirancang terintegrasi dengan Asta Cita dan program prioritas pemerintah pusat.
Mirza berharap pengembangan komoditas unggulan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di perdesaan. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Nilai tambah harus tinggal di desa. Kesejahteraan dari kekayaan komoditas harus dirasakan langsung oleh petani,” tutupnya. (**)