BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, perpanjangan program tersebut ditargetkan berlaku hingga penghujung tahun ini.
“Ya, insyaallah diperpanjang. Sampai Desember,” kata Mirza usai pelantikan Wakil Bupati Way Kanan di Gedung Balai Keratun, Jumat (30/10/2026).
Dia menjelaskan, kebijakan keringanan pajak menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Selain meringankan beban wajib pajak, peningkatan penerimaan dari sektor tersebut juga diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan provinsi.
“Kita berharap keringanan pajak ini akan memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, meningkatkan PAD. Dan benar kan, pendapatan tahun ini akan dipakai untuk membangun jalan di tahun depan,” ujarnya.
Mirza mengatakan, antusiasme masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) turut meningkat dengan adanya potongan dan kemudahan pembayaran.
Dia menyebutkan, penerimaan pajak kendaraan selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan jalan di berbagai wilayah Lampung.
“Kalau untuk masyarakat yang bayar PKB relatif semangat untuk karena ada diskon, karena kemudahan. Kita ingin semangat untuk membayar pajak di tahun ini terus berlanjut setiap tahun,” katanya.
Dia menambahkan, sejumlah ruas jalan provinsi telah diperbaiki, termasuk melalui pembangunan jalan beton yang pembiayaannya bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Alhamdulillah, karena masyarakatnya bayar pajak, kami bisa membangun jalan-jalan di provinsi dengan baik tahun ini. Dan banyak sekali jalan-jalan yang sudah dibeton, itu semua dari hasil pendapatan pajak yang kami, seluruh pembayar pajak kendaraan bermotor, kami distribusikan langsung untuk pembangunan jalan,” paparnya.
Pemprov Lampung berharap perpanjangan program keringanan tersebut dapat mempertahankan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dengan penerimaan daerah yang semakin optimal, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi dapat terus dilanjutkan pada 2027. (**)
