PESAWARAN (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan aktivitas penambangan batu yang diduga tidak mengantongi izin di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Jumat (6/11/2026). Penghentian dilakukan setelah tim gabungan Pemprov Lampung menemukan aktivitas pengerukan material menggunakan alat berat di lokasi tersebut.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) sekitar pukul 10.30 WIB, tim menemukan dua unit excavator tengah digunakan untuk mengeruk material batu. Sejumlah truk pengangkut juga terlihat beroperasi di lokasi tambang yang diduga belum dilengkapi perizinan resmi tersebut.
Penertiban melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung serta DLH Kabupaten Pesawaran. Tim turut didampingi Polres Pesawaran, Camat Way Ratai, kepala desa, dan Satpol PP kecamatan.
Mewakili Kepala DLH Provinsi Lampung Riski Sofian, Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Wawan Sah mengatakan, penghentian aktivitas dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Sebagai tindak lanjut, PPLH memasang papan penghentian kegiatan penambangan di lokasi. Sementara itu, Polres Pesawaran memasang garis polisi terhadap dua unit excavator yang digunakan untuk mengeruk material batu guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Tim gabungan juga akan meminta keterangan dari pemilik lahan, aparatur desa, hingga pihak kecamatan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan tersebut.
Selain persoalan legalitas, kegiatan pengerukan batu itu juga menjadi perhatian karena berpotensi mengubah bentang alam, mengurangi daerah resapan air, serta meningkatkan risiko longsor dan banjir.
Wawan menegaskan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan perizinan sebelum menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Seluruh persyaratan harus terpenuhi dahulu, tentu melalui kajian analisis dampak lingkungan yang akan ditimbulkan jika usaha dijalankan. Seluruh kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan tetap lestari, tetap bersih, tetap aman bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya,” tegasnya.
DLH Provinsi Lampung bersama Dinas ESDM memastikan pengawasan terhadap kegiatan usaha akan terus dilakukan sesuai ketentuan Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026. Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan lingkungan dapat dikenai tindakan sesuai peraturan yang berlaku. (**)
