SUKADANA (Pusiban.id)— Penataan kawasan kompleks Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Timur menelan anggaran Rp9,3 miliar. Namun, proyek yang diarahkan untuk mempercantik wajah pusat pemerintahan itu justru diawali dengan pembongkaran patung badak, salah satu ikon yang selama ini melekat dengan identitas daerah berjuluk Bumei Tuwah Bepadan tersebut.
Patung badak yang selama ini berdiri di kawasan perkantoran Pemda Lampung Timur kini tinggal kenangan. Sebagai gantinya, kawasan tersebut akan disulap menjadi taman dengan fasilitas kolam air mancur modern yang dilengkapi permainan lampu hias.
Berdasarkan data sistem pengadaan, proyek penataan kawasan taman dan pembangunan air mancur tersebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp9,3 miliar. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur.
Besarnya anggaran yang digelontorkan memunculkan pertanyaan mengenai urgensi pembangunan tersebut. Terlebih, pembongkaran patung badak bukan sekadar mengubah tampilan kawasan perkantoran, tetapi juga menyangkut keberadaan simbol yang selama ini merepresentasikan kekayaan alam Lampung Timur.
Badak dan gajah selama ini identik dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), salah satu kebanggaan Lampung Timur yang dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah daerah berdalih penataan dilakukan untuk memperbarui lanskap kawasan perkantoran agar lebih modern dan representatif. Kolam air mancur dengan tata cahaya dekoratif diharapkan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat yang berkunjung ke kompleks Pemda.
Namun, alasan mempercantik kawasan belum serta-merta menjawab pertanyaan publik: apakah pembongkaran ikon daerah menjadi pilihan yang paling tepat?
Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, penggunaan anggaran Rp9,3 miliar untuk proyek estetika juga layak mendapat perhatian. Masyarakat tentu berharap pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada keindahan kawasan pemerintahan, tetapi juga menjawab kebutuhan mendasar, seperti perbaikan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan infrastruktur publik.
Sorotan terhadap proyek ini juga semestinya menjadi perhatian DPRD Lampung Timur. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD perlu memastikan penggunaan APBD benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah.
DPRD juga perlu menjelaskan sejauh mana pembahasan anggaran proyek tersebut dilakukan, termasuk pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan taman dan air mancur sebagai salah satu prioritas.
Apalagi, proyek dengan nilai miliaran rupiah tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga keputusan menghilangkan ikon yang selama ini menjadi bagian dari identitas Lampung Timur.
Publik patut mengetahui apakah DPRD telah mempertimbangkan aspek manfaat, urgensi, serta dampak penataan kawasan tersebut sebelum anggarannya disetujui. Fungsi pengawasan legislatif juga penting untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai spesifikasi, kontrak, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain persoalan urgensi, transparansi pelaksanaan proyek menjadi hal penting. Rincian pekerjaan, spesifikasi teknis, nilai kontrak, hingga mekanisme pengawasan perlu terbuka agar penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, kawasan bekas berdirinya patung badak telah masuk area pekerjaan dan ditutup pagar pembatas proyek. Pembangunan fasilitas air mancur pun mulai berjalan.
Persoalannya, ketika proyek senilai Rp9,3 miliar itu kelak rampung, apakah masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, atau sekadar menyaksikan wajah baru pusat pemerintahan dengan hilangnya salah satu simbol kebanggaan daerah? (**)
