BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Lampung dipicu meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi. Salah satu penyebab paling dominan adalah pergeseran konsumen dari solar nonsubsidi ke Biosolar setelah terjadi perbedaan harga yang cukup jauh.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung Budhi Darmawan mengatakan, peningkatan jumlah konsumen tersebut membuat kebutuhan BBM subsidi di lapangan lebih besar dibandingkan proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Antrean itu disebabkan karena banyak konsumen yang beralih dari solar yang nonsubsidi ke subsidi. Konsumen pribadi itu banyak yang beralih. Itu Pak Menteri ESDM juga sudah menyatakan begitu,” kata Budhi, Selasa (15/9/2026).
Perbedaan harga menjadi salah satu pemicu utama. Budhi menyebut harga Pertamina Dex per 1 September 2026 berada di kisaran Rp25.500 per liter. Sementara BBM subsidi hanya sekitar Rp6.000 per liter.
Besarnya selisih harga tersebut membuat BBM subsidi menjadi pilihan yang semakin menarik bagi konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi.
“Nah, disparitas harga itu menyebabkan orang beralih dari solar yang nonsubsidi ke subsidi, sehingga semakin banyak tentunya antreannya,” jelasnya.
Menurut Budhi, perpindahan konsumen sebenarnya diperbolehkan sepanjang mereka memenuhi ketentuan pembelian BBM subsidi dan telah memiliki barcode. Namun, persoalannya muncul ketika jumlah konsumen bertambah jauh lebih cepat dibandingkan perhitungan kebutuhan yang dibuat pada awal tahun.
“Yang beralih itu menyebabkan kuota yang tadinya sudah dihitung di awal tahun dan diberikan, alhamdulillah lancar. Bahkan yang didistribusikan itu tepat waktu dan sudah lebih dari kuota yang direncanakan di awal,” ujarnya.
Tekanan terhadap kebutuhan BBM juga tidak hanya berasal dari peralihan konsumen. Aktivitas ekonomi yang meningkat di Lampung ikut membuat konsumsi bahan bakar bertambah.
Budhi menyebut sektor pertanian dan perkebunan, pertumbuhan kendaraan baru, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi faktor lain yang ikut mendorong permintaan.
“Di samping itu memang aktivitas juga meningkat. Aktivitas di daerah juga meningkat, baik itu pertanian, perkebunan, pertumbuhan kendaraan baru. Sehingga hal-hal itu yang kemudian bersama-sama menimbulkan situasi yang seperti sekarang ini,” katanya.
Karena itu, Budhi menilai antrean panjang yang muncul di sejumlah SPBU lebih berkaitan dengan tingginya permintaan ketimbang terganggunya distribusi.
“Yang pasti dikarenakan banyaknya permintaan daripada kuota yang sudah disiapkan,” tegasnya.
Data penyaluran hingga akhir Agustus juga menunjukkan distribusi BBM subsidi di Lampung masih berlangsung. Untuk Bio Solar, realisasi penyaluran telah mencapai 569.332 kiloliter atau 71,9 persen dari kuota tahun 2026.
“Kalau untuk realisasi solar saat ini sudah 569.332 kiloliter, atau sudah 71,9 persen per akhir Agustus. Jadi dalam delapan bulan sudah hampir 72 persen,” ungkap Budhi.
Sementara realisasi Pertalite hingga 31 Agustus 2026 tercatat 485.208 kiloliter atau 69,8 persen dari kuota tahun berjalan.
“Untuk Pertalite juga per 31 Agustus itu sudah 485.208 kiloliter atau 69,8 persen dari target di tahun ini, kuota di tahun 2026 ini untuk Lampung,” ujarnya.
Budhi memastikan distribusi kedua jenis BBM tersebut tetap berjalan. Bahkan, menurut dia, kuota yang tersedia sebelumnya telah mendapatkan tambahan.
“Artinya distribusinya lancar, dan kuotanya juga sudah sesuai dan bahkan sudah ditambah. Kembali lagi, permintaannya juga yang lebih meningkat,” jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Lampung telah mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat. Tambahan Bio Solar yang diusulkan mencapai 120.384 kiloliter atau 15 persen dari kuota 2026.
Untuk Pertalite, tambahan yang diajukan sebesar 72.391 kiloliter atau 10,41 persen.
“Pak Gubernur sudah mengajukan tambahan kuota. Untuk Bio Solar kita mengajukan tambahan 120.384 kiloliter atau 15 persen dari kuota tahun ini. Kemudian untuk Pertalite itu mengusulkan 72.391 kiloliter atau 10,41 persen,” kata Budhi.
Di sisi lain, ESDM Lampung tetap meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi di tengah tingginya permintaan.
Pengawasan dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga, termasuk mengantisipasi kemungkinan penimbunan ataupun penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.
Budhi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan bukti yang dapat memastikan adanya praktik penimbunan.
“Sejauh kondisi di lapangan yang kita amati memang ada isu penimbunan ataupun penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. Akan tetapi, di lapangan belum ditemukan, artinya kita belum bisa membuktikan bahwa ada orang atau perusahaan yang melakukan penimbunan,” katanya.
Apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran, ESDM Lampung akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan.
“Pak Menteri ESDM juga sudah punya strategi. Kami juga membuka kepada masyarakat, kalaupun ada indikasi yang menyalahgunakan, bisa menghubungi kami. Nanti kami akan berkoordinasi dengan APH untuk penindakannya,” jelasnya. (**)