BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)–Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, dr. Imam Ghazali, membantah informasi yang menyebut puluhan pegawai rumah sakit tidak menerima pembayaran remunerasi meski klaim pelayanan kepada BPJS Kesehatan telah dibayarkan.
Imam menegaskan, mekanisme pembayaran remunerasi di RSUDAM memiliki tahapan verifikasi yang ketat. Setiap data pembayaran harus diperiksa terlebih dahulu karena berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.
Menurut dia, adanya perbedaan antara data tagihan dengan data pembayaran tidak dapat langsung diartikan sebagai adanya pegawai yang belum menerima haknya.
“Begitu diverifikasi, kalau masih ada data kosong, dikembalikan untuk diperbaiki. Karena ini menyangkut uang negara, pengeluarannya tidak bisa sembarangan dan harus diverifikasi dengan betul,” kata Imam.
Dia mencontohkan, apabila terdapat informasi mengenai tagihan BPJS untuk 100 orang, kemudian dalam suatu data hanya tercatat 60 hingga 70 orang yang telah dibayarkan, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti terdapat 30 atau 40 pegawai yang belum menerima remunerasi.
“Tidak benar. Tata kelola remunerasi itu tidak bisa seperti itu,” ujarnya.
Imam menjelaskan, pembayaran remunerasi di RSUDAM menggunakan sistem berbasis poin. Besarannya dihitung berdasarkan sejumlah komponen, mulai dari jabatan, tingkat pendidikan, unit kerja hingga risiko pekerjaan.
Seluruh komponen tersebut, kata dia, telah masuk dalam sistem pembayaran remunerasi sehingga tidak ada mekanisme pembayaran sebagian pegawai sementara pegawai lainnya dibiarkan tanpa kejelasan.
“Sudah masuk dalam satu sistem pembayaran remunerasi. Jadi tidak ada 100 orang, lalu hanya 60 yang dibayar. Itu tidak mungkin terjadi,” katanya.
RSUDAM Benahi Sistem Digital
Selain persoalan remunerasi, RSUDAM juga tengah melakukan pembenahan terhadap sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS).
Imam mengatakan, penguatan sistem digital menjadi kebutuhan penting seiring tuntutan pemerintah terhadap integrasi layanan kesehatan secara nasional.
Sebelumnya, RSUDAM menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengembangan SIM-RS. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem tersebut dinilai belum memberikan efisiensi sebagaimana yang diharapkan.
Rumah sakit kemudian mencoba mengembangkan sistem secara internal. Langkah itu, menurut Imam, menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi.
“Core business saya adalah pelayanan. Saya tidak perlu membagi energi atau pemikiran untuk hal-hal IT,” kata Imam.
Sebagian besar tenaga RSUDAM, lanjut dia, merupakan tenaga medis, seperti dokter dan perawat. Sementara tenaga dengan keahlian khusus di bidang teknologi informasi jumlahnya terbatas.
Karena itu, penggunaan jasa pihak ketiga kembali menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memastikan pengelolaan sistem informasi berjalan optimal.
Imam menyebut setidaknya ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan, yakni kemudahan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan oleh tenaga rumah sakit.
Sistem yang dibangun juga harus mampu mendukung kebutuhan pelayanan digital, termasuk akses terhadap rekam medis dan hasil pemeriksaan pasien dari luar rumah sakit.
Namun, aspek keamanan menjadi salah satu perhatian utama.
“Yang paling penting keamanannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Masa tugas itu harus dibebankan kepada perawat lagi? Tidak mungkin,” ujarnya.
Digitalisasi tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung integrasi layanan kesehatan nasional melalui platform Satu Sehat. Dengan sistem yang terintegrasi, RSUDAM diharapkan dapat mengurangi proses administrasi secara manual.
DPRD Minta Kendala Pelayanan Dibuka
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan pihaknya berkepentingan memastikan persoalan administrasi maupun sistem internal rumah sakit tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu dan memastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terganggu. Teman-teman di Abdul Moeloek sudah melakukan itu secara maksimal. Kalau ada kendala, apa kendalanya, nanti kita bahas bersama-sama,” kata Yanuar.
Menurut dia, evaluasi terhadap RSUDAM tetap diperlukan, terutama menyangkut sumber daya manusia yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Yanuar menilai edukasi dan peningkatan kapasitas pegawai masih diperlukan agar kualitas pelayanan kepada pasien semakin baik.
“Memang masih perlu edukasi-edukasi, khususnya bagi pegawai kita yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Dia mengakui sebagai institusi pelayanan publik, RSUDAM tidak mungkin sepenuhnya terbebas dari persoalan. Namun, setiap kendala yang menyangkut hal prinsip harus tetap mendapat perhatian.
“Kalau yang sifatnya prinsip, kami tidak bisa diam. Semua yang disampaikan sudah kami tanyakan. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Pak Direktur kepada kami,” kata Yanuar.