BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Selasa (6/10/2026). Pelayanan pasien, tata kelola rumah sakit hingga sistem teknologi informasi menjadi sejumlah hal yang mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan bersama anggota komisi, di antaranya Deni Ribowo, Abdullah Surajaya, Puji Sartono dan Ketut Romeo, meninjau sejumlah fasilitas pelayanan RSUDAM.
Rombongan diterima Direktur Utama RSUDAM Imam Ghozali bersama jajaran manajemen, termasuk Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum Elitha M. Utari serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan Hery Sadeli.
Yanuar mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD merespons berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Lampung tersebut.
Menurut dia, RSUDAM memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu tumpuan masyarakat Lampung, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan dukungan pemerintah daerah.
“RSUDAM ini milik kita bersama sehingga kita semua bertanggung jawab atas pengelolaannya. RSUDAM adalah wajah pelayanan kesehatan Provinsi Lampung, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” kata Yanuar di hadapan manajemen rumah sakit dan awak media.
Selain pelayanan, Komisi V juga menyoroti tata kelola sistem teknologi informasi serta pola kerja sama RSUDAM dengan pihak ketiga.
Manajemen menjelaskan, perubahan pola pengelolaan sistem teknologi informasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelaporan kepada pemerintah pusat maupun kebutuhan internal rumah sakit tetap berjalan.
Sebelumnya, sejumlah sistem sempat dikelola secara internal. Namun, keterbatasan sumber daya manusia membuat sebagian pengelolaan kembali dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Manajemen menyebut pola tersebut justru membuat penggunaan anggaran lebih efisien. Alokasi untuk pihak ketiga yang sebelumnya sekitar 2,5 persen kini disebut turun menjadi sekitar 1,4 persen.
Sejumlah aset teknologi, termasuk server dan perangkat pendukung, juga disebut telah menjadi milik RSUDAM.
Komisi V kemudian melihat langsung sistem teknologi informasi yang digunakan rumah sakit. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan kinerja pegawai dan pejabat dilakukan secara terpusat dan real-time.
Direktur Utama RSUDAM Imam Ghozali mengatakan transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem teknologi. Menurut dia, digitalisasi harus diikuti perubahan budaya kerja, termasuk dalam cara tenaga kesehatan melayani pasien.
Dia menyebut konsep tersebut sebagai *modern order system*, yakni pembenahan sistem pelayanan yang diarahkan agar lebih humanis, berorientasi pada pasien (*patient-centered care*) dan mengutamakan keselamatan.
Nilai kearifan lokal Lampung, yakni *puakhi* atau persaudaraan, juga dijadikan salah satu fondasi dalam membangun budaya kerja di lingkungan RSUDAM.
“Bayangkan kalau anak, istri, atau saudara kita sendiri yang masuk rumah sakit. Tentu kita ingin mereka mendapat pelayanan terbaik. Karena itu, saya minta seluruh hospitalist, siapa pun pasien yang datang, anggap dan layani mereka sebagai saudara sendiri,” kata Imam.
Persoalan waktu tunggu pasien juga menjadi perhatian manajemen.
Di Instalasi Gawat Darurat (IGD), RSUDAM menyiagakan penanggung jawab serta perwakilan manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama terkait ketersediaan kamar rawat inap dan proses rujukan.
Penjadwalan konsultasi dokter dan tindakan medis juga dibuat lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasien.
Sementara layanan farmasi ditata melalui digitalisasi untuk mengurangi penumpukan antrean sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.
RSUDAM juga menyiapkan penguatan kapasitas sebagai rumah sakit rujukan. Manajemen menyatakan penguatan layanan medis dasar dan spesialis menjadi prioritas sebelum pengembangan fisik dalam skala lebih besar.
Sejumlah pengembangan fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Di antaranya layanan onkologi terpadu melalui pembangunan bunker dan fasilitas radioterapi serta pengembangan *pain clinic* atau klinik penanganan nyeri.
Dalam pembangunan maupun pengadaan fasilitas, manajemen menyatakan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Usai pemaparan, Komisi V bersama jajaran manajemen meninjau sejumlah ruang pelayanan dan fasilitas penunjang RSUDAM.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang masih memerlukan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Direktur IT SIM RSUDAM Sony mengatakan server rumah sakit saat ini telah terintegrasi dengan seluruh layanan dan masih dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
“Ini bisa di-upgrade. Untuk penyimpanan memorinya juga tidak akan hilang karena setelah 1×24 jam akan menyimpan sendiri,” kata Sony. (**)