BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemerintah Provinsi Lampung mendukung rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengakhiri sistem kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027/2028. Namun, kebijakan tidak naik kelas harus dibarengi evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap kualitas pembelajaran dan kompetensi guru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan keputusan menaikkan atau tidak menaikkan siswa ke kelas berikutnya tidak boleh hanya bertumpu pada hasil belajar. Sekolah harus memastikan siswa telah mendapatkan proses pembelajaran dan pendampingan yang memadai.
“Kalau saya sih, sebenarnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentu kita dukung. Tapi, yang menjadi catatan adalah untuk memastikan atau memutuskan anak itu tidak naik kelas atau naik kelas, prosesnya mesti panjang. Tidak boleh serta-merta dengan dasar-dasar yang tidak utuh, tiba-tiba tidak naik kelas,” kata Thomas, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, kemampuan siswa memahami pelajaran tidak bisa dilepaskan dari kualitas guru dalam menyampaikan materi. Karena itu, sebelum memutuskan seorang siswa tidak naik kelas, sekolah juga perlu mengevaluasi metode pengajaran dan kompetensi tenaga pendidik.
“Kalau gurunya pintar mengajar, bisa mengajar, pandai mengajar, anaknya itu pasti pintar. Persoalannya, selama gurunya bisa mengajar dengan baik dan pintar mengajar, saya kira tidak mesti anak itu tidak naik kelas. Karena, pandainya anak itu tergantung bagaimana kualitas dan kompetensi guru,” ujarnya.
Thomas berpandangan setiap anak memiliki potensi untuk berkembang jika memperoleh metode pembelajaran, pendampingan, dan penguatan yang tepat. Hasil belajar yang belum memenuhi harapan, menurut dia, tidak semestinya langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan siswa tidak mampu.
“Menurut saya, anak itu tidak ada yang bodoh. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala itu sempurna. Tinggal bagaimana pendampingan, penguatan, dan pembelajaran yang baik sehingga mereka bisa pintar. Diuji, dilatih, diuji, didampingi, insyaallah tidak ada anak yang bodoh, menurut saya,” katanya.
Meski demikian, Thomas menegaskan penilaian kenaikan kelas tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek. Selain kemampuan akademik, sekolah perlu memperhatikan kehadiran, kedisiplinan, serta faktor lain yang memengaruhi perkembangan dan proses belajar siswa.
Siswa yang jarang masuk sekolah atau memiliki persoalan kedisiplinan, misalnya, perlu dievaluasi secara proporsional. Kondisi tersebut tidak bisa serta-merta disamakan dengan ketidakmampuan akademik dalam memahami materi pelajaran.
“Untuk menentukan bahwa dia tidak naik kelas itu prosesnya panjang. Ada kedisiplinan lain, misalnya dia jarang masuk atau mungkin terlibat kenakalan yang lain. Tentu itu menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tetapi, kita juga harus melihat proses belajarnya, apakah dia bisa menangkap pembelajaran atau tidak, serta bagaimana kompetensi gurunya,” jelas Thomas.
Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, Disdikbud Lampung mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program *in-house training* minimal empat kali dalam setahun. Program tersebut diarahkan untuk memperluas wawasan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan metode pengajaran yang efektif.
Thomas mengatakan sekolah didorong menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari guru berpengalaman, mentor dengan praktik pembelajaran terbaik (*best practice*), dosen, konsultan pendidikan, hingga psikolog.
“Guru-guru kami, sekolah kami wajib *in-house training* minimal empat kali dalam setahun. Tujuannya mendatangkan guru-guru yang bagus untuk memberikan pencerahan kepada guru-guru di sekolah, kemudian mentor-mentor terbaik untuk *best practice*-nya, dosen-dosen terbaik, konsultan pendidikan, dan psikolog,” ungkapnya.
Menurut Thomas, guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran. Mereka juga harus mampu menyampaikan materi secara efektif, memahami karakter siswa, membangun komunikasi, serta menciptakan suasana belajar yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik.
Selain pelatihan, Disdikbud Lampung juga mendorong penerapan *double teaching* atau pembelajaran bersama. Melalui pendekatan ini, dua guru dapat mengajar dalam satu kelas secara bergantian dan saling melengkapi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
“Program yang kedua adalah *double teaching*, berbagi ilmu, mengajar bersama dengan guru lain di dalam kelas secara bergantian. Sehingga, apa yang bagus dari guru atau temannya bisa ditiru karena memang mengajarnya bersama,” kata Thomas.
Dia menjelaskan, kolaborasi tersebut memberi kesempatan kepada guru untuk bertukar pengalaman dan mempelajari metode pengajaran yang diterapkan rekan sejawat. Di sisi lain, kehadiran dua guru di kelas diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif.
“Jadi, di dalam kelas itu mengajarnya berdua, saling bergantian, saling mendukung supaya di kelas terjadi diskusi dua arah, interaktif, ada dialog, ada proses belajar. Bagaimana memancing siswa supaya aktif bertanya, kemudian bisa memahami,” tuturnya.
Thomas berharap penguatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan mutu pendidikan di Lampung. Dengan demikian, penerapan kebijakan kenaikan kelas nantinya tidak sekadar menjadi mekanisme untuk menentukan siswa naik atau tinggal kelas, tetapi juga mendorong sekolah memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. (**)