BANDARLAMPUNG (Pusiban.id)— Pemeriksaan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung bakal digelar hingga akhir 2026. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mengimbau pengendara memastikan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kewajiban pajak kendaraan terpenuhi sebelum bepergian.
Kegiatan tersebut menindaklanjuti arahan Tim Pembina Samsat Nasional tertanggal 10 Oktober 2026 yang memperbolehkan Tim Pembina Samsat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggelar pemeriksaan kendaraan dengan mengutamakan edukasi dan sosialisasi.
Kepala Bapenda Lampung, Saipul, mengatakan pelaksanaan kegiatan itu telah dibahas bersama 15 kabupaten/kota. Pemeriksaan akan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Bapenda, Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas, dan PT Jasa Raharja.
“Pada prinsipnya, Tim Pembina Samsat Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, boleh melaksanakan razia kendaraan, terutama dalam rangka edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pemilik kendaraan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Contohnya, STNK harus berlaku dan pajak kendaraan juga harus aktif,” kata Saipul, Kamis (15/10/2026).
Meski mengedepankan pendekatan edukatif, pemeriksaan tersebut tidak menutup kemungkinan berujung penindakan terhadap pelanggaran tertentu. Saipul menyebut pengendara yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi berpotensi dikenai tilang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau yang sangat berisiko tinggi, kemudian apa yang ditanyakan kepada pengendara ternyata tidak ada sama sekali, mungkin akan ada tilang. Penilangan tersebut dilakukan secara elektronik oleh pihak kepolisian, bukan tilang fisik,” ujarnya.
Dia menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak menunggu pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dokumen kendaraan. SIM dan STNK harus dibawa saat berkendara, sedangkan status pajak kendaraan juga perlu diperhatikan.
“Kami sudah mengimbau masyarakat yang berkendara di jalan umum agar melengkapi persyaratan administrasi berkendara. SIM, STNK, dan dokumen terkait lainnya agar dibawa saat berkendara, sehingga apabila bertemu petugas dalam kegiatan pemeriksaan, masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.
Menurut Saipul, kelengkapan administrasi diperlukan agar aktivitas masyarakat, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga pergi bekerja, tidak terkendala persoalan dokumen kendaraan.
“Kalau mau mengantar anak sekolah atau pergi ke tempat kerja, mobilitas masyarakat diharapkan tetap berjalan tanpa kendala. Karena itu, kami mengimbau agar seluruh persyaratan administrasi kendaraan dipenuhi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap instansi akan menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Bapenda berperan dalam urusan administrasi dan pajak kendaraan, sementara kepolisian menangani penegakan hukum lalu lintas.
Saipul mengatakan koordinasi telah dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Lampung.
“Ini merupakan tim gabungan. Ada unsur pemerintah daerah, dalam hal ini Bapenda, kemudian Dinas Perhubungan, Kepolisian Lalu Lintas, dan Jasa Raharja. Arahan dari pusat sudah kami rapatkan bersama di 15 kabupaten/kota untuk pelaksanaannya,” kata dia.
Bapenda Lampung memperkirakan kegiatan pemeriksaan berlangsung mulai 10 Oktober hingga akhir Desember 2026. Untuk pelaksanaan pada 2027, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Perkiraan kami, kegiatan ini mulai 10 Oktober sampai akhir tahun. Untuk 2027, nanti kami lihat kembali bagaimana kebijakan dari pusat. Kami juga nanti akan siapkan mobil samling,” tutupnya. (**)